BANDUNG, Mediakarya – Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mendukung langkah Lembaga Investigasi Negara (LIN) dalam mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan anggaran APBD senilai Rp327juta yang dialokasikan untuk Hari Pers Nasional Bekasi Raya 2026.
Sebelumnya, LIN Kota Bekasi secara resmi menyerahkan dokumen pelaporan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran APBD senilai 327 juta dalam kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (8/7/2026).
Surat bernomor 03/MAT-SHS/A&R/VI/2026 tersebut sebenarnya telah ditandatangani sejak 29 Juni 2026 lalu Namun baru baru diserahkan ke Kejari Kota Bekasi.
Ketua Umum PMPRI, Rohimat alias Joker mengungkapkan, sebagai fungsi pengawasa, langkah LIN sangat tepat dan selaras dengan semangat pengawasan berjenjang.
“Langkah LIN sudah tepat, di mana sebelum melapor ke aparat penegak hukum, terlebih dulu memberi kesempatan penjelasan terbuka, yang mengacu pada landasan hukum yang jelas. Sebagai fungsi sosial kontrolnya LAN menekankan tujuan akuntabilitas, bukan sekadar mencari kesalahan,” ungkap Rohimat kepada Mediakarya, Kamis (9/7/2026).
Menurut dia, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai negara/daerah wajib disajikan secara jelas dan mudah diakses.
“Penolakan menjelaskan dapat dianggap pelanggaran administrasi sekaligus mendukung dugaan penyalahgunaan,” katanya.
Joker menilai, laporan masyarakat seharusnya menjadi pelengkap krusial, karena sering kali penyimpangan baru terlihat dari luar struktur birokrasi sendiri.
Joker menyebut langkah LIN Bekasi telah menempuh jalan yang benar, memberi kesempatan penjelasan, baru melapor ke Kejaksaan setelah diabaikan. Masalah muncul bukan hanya karena besarnya dana, melainkan karena ketiadaan keterangan terbuka.
“Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pemberantasan Korupsi, setiap rupiah APBD harus dapat dilacak asal tujuannya. Jika panitia pelaksana, Diskominfostandi (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian) maupun penyelenggara acara menolak menjelaskan, maka timbul dugaan kuat ada yang disembunyikan,” ungkap Rohimat..
Selanjutnya, Kejaksaan berkewajiban memeriksa mulai dari tahap pemilihan penyelenggara hingga bukti nyata penggunaan dana. Pemeriksaan harus menyeluruh, adil, dan terbuka. “Jangan sampai ada kesan bahwa penyimpangan anggaran hanya ditindaklanjuti jika sesuai selera pihak berkuasa,” katanya.
Rohimat menyebut bahwa kasus ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh daerah: kegiatan yang bernilai publik seperti Hari Pers Nasional justru harus menjadi contoh kebersihan dan keterbukaan, bukan sumber polemik dan dugaan penyalahgunaan uang rakyat. (Fal)
