JAKARTA, Mediakarya – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran penting dalam mendukung program swasembada jagung nasional yang dicanangkan pemerintah. Tak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, Polri kini turut menjadi penggerak dalam mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya komoditas jagung, yang menjadi salah satu bahan pokok strategis nasional.
R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), mengapresiasi kontribusi Polri dalam pembangunan sektor pertanian, terutama dalam memastikan rantai distribusi dan keamanan pangan berjalan lancar. Menurutnya, keterlibatan Polri adalah bentuk nyata kolaborasi antarinstansi demi kesejahteraan rakyat.
“Polri tidak lagi hanya identik dengan penegakan hukum. Kini mereka terlibat aktif dalam mendukung pembangunan, termasuk pertanian. Peran ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan program swasembada jagung Indonesia,” ujar R. Haidar Alwi di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Menurut data Badan Pangan Nasional, kebutuhan jagung nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri pakan ternak dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah menargetkan swasembada jagung dapat tercapai secara penuh pada 2027. Untuk itu, peran lintas sektor, termasuk Polri, sangat dibutuhkan.
Haidar menilai, Polri telah banyak membantu mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pertanian, seperti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penanggulangan mafia pangan, hingga pengamanan lahan pertanian dari praktik-praktik ilegal.
“Kita tahu banyak lahan pertanian yang terancam alih fungsi atau dikuasai pihak-pihak tertentu. Polri hadir sebagai garda depan menjaga agar petani tetap memiliki akses atas tanah dan sarana produksi,” tegas Haidar.
Selain menjaga aspek keamanan, Haidar menyoroti peran Polri dalam mendampingi petani melalui program-program kemitraan. Salah satunya adalah kerja sama Polri dengan kementerian terkait untuk pendampingan petani jagung di wilayah sentra produksi.
“Polri juga berkontribusi dalam edukasi petani melalui Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa. Ini sangat strategis karena menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Menurut Haidar, peran Polri juga penting dalam mengatasi kendala distribusi hasil panen. Di beberapa daerah, Polri terlibat aktif mengawal distribusi jagung agar tidak terhambat oleh spekulan atau tengkulak yang merugikan petani.
Ia menyebut sinergi antara Polri dan petani telah terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen. Ketika distribusi lancar dan aman, maka harga jagung menjadi lebih terkendali.
“Jagung bukan hanya soal pertanian, tapi juga menyangkut ekonomi, industri, bahkan politik pangan nasional. Karena itu, Polri punya kepentingan untuk terlibat secara aktif,” kata Haidar.
Lebih lanjut, Haidar menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan dari institusi Polri, terutama dalam konteks pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran bantuan pertanian. Ia mengajak Polri untuk tetap menjadi pengawas yang netral dan profesional.
“Kita butuh institusi yang tegas tapi juga berempati. Polri harus mampu menjaga keadilan bagi petani agar program swasembada jagung ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Haidar.
Ia menambahkan, keberhasilan swasembada jagung juga bergantung pada stabilitas sosial dan keamanan wilayah pedesaan. Dalam hal ini, Polri memiliki peran vital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pertanian.
“Petani butuh rasa aman. Mereka harus bisa bekerja tanpa takut konflik lahan, pencurian hasil panen, atau intimidasi. Polri bisa menjamin itu,” ucapnya.
Di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung, keberadaan personel Polri dalam membantu pendampingan petani jagung telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produktivitas meningkat dan petani merasa lebih dilindungi.
“Kalau petani tenang, mereka bisa fokus bertani. Tidak takut pupuk disabotase, tidak khawatir panen diganggu tengkulak, dan distribusi tidak tersendat. Itu semua karena ada pendampingan dari Polri,” sambung Haidar.
Haidar juga berharap Polri dapat menjadi jembatan antara petani, pemerintah daerah, dan investor dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis jagung. Menurutnya, keterlibatan Polri akan memperkuat kepercayaan antar pihak.
“Ini soal trust. Jika Polri hadir sebagai mediator yang netral dan berpihak kepada rakyat, maka iklim investasi pertanian akan tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga menyatakan, keberhasilan Polri dalam membongkar jaringan beras oplosan harus menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap semua lini pangan. Termasuk distribusi jagung dan pakan ternak.
Sebab, jika distribusi beras bisa dimanipulasi, maka jagung pun berpotensi mengalami hal yang sama bila pengawasannya lemah. Di sinilah Polri mengambil peran krusial sebagai penjaga keadilan pangan.
“Satgas pangan yang ada sekarang harus diperkuat. Bahkan ditingkatkan menjadi bagian dari sistem pengawasan pangan nasional. Jangan sampai kejahatan serupa terus terulang dengan wajah yang berbeda,” pinta Haidar.
Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan terobosan luar biasa dalam menghadapi kejahatan pangan. Haidar menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melampaui peran dan prestasi para pendahulunya.
“Beliau bukan hanya memimpin institusi keamanan, tapi sudah menjadi bagian dari solusi atas problem struktural bangsa dan program Presiden Prabowo. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Beliau melampaui pendahulunya, melampaui peran tradisionalnya. Dan itu luar biasa. Perlu diapresiasi. Semoga semua instansi bisa mencontoh semangat ini,” ungkap Haidar.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung peran Polri dalam pembangunan nasional. Menurut Haidar, hanya dengan kolaborasi yang kuat antar semua pihak, swasembada jagung bisa menjadi kenyataan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Petani butuh pendampingan. Polri harus terus bergerak bersama rakyat. Dengan begitu, kita bisa wujudkan Indonesia yang mandiri dalam pangan,” pungkas Haidar.
