Dilansir dari antara, pemindahan IKN ini pernah juga dilakukan oleh Pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 atau pada masa presiden ke-1 RI Ir. Soekarno. Ketika itu, lanjut Berto, atas pertimbangan faktor keamanan dan keselamatan walaupun akhirnya IKN kembali ke Jakarta.
Hal yang lebih mendasar dari rencana pemindahan IKN, kata dia, adalah dalam rangka meminimalisasi kesenjangan pembangunan.
Ketum PP PPM ini lantas berharap pemindahan IKN ke wilayah Timur dapat mengurangi kesenjangan dan mampu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Berto menegaskan bahwa pihaknya akan tetap tegak lurus dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selaku Dewan Pembina PPM untuk mendukung pemerintahan di bawah Presiden RI Jokowi sepanjang untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan bangsa.
