MALANG, Mediakarya — Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat pengelolaan lahan dan sistem irigasi pertanian mendapat apresiasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan kesiapan menurunkan sekitar 40 ribu kader untuk mengawal dan mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) PP KAMMI, Aulia Furqon, menilai terobosan Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menunjukkan dampak nyata di lapangan, khususnya melalui kinerja Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP).
“Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih satu tahun, Ditjen LIP melalui program 10.000 irigasi perpompaan dan 4.000 irigasi perpipaan telah membuka harapan baru. Program ini mendorong optimisme generasi muda untuk kembali terlibat di sektor pertanian,” ujar Aulia dalam LIP Podcast di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, Jawa Timur, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dasar, terutama lahan dan irigasi. Tanpa dukungan air yang memadai dan sistem irigasi yang berfungsi optimal, peningkatan produksi pangan tidak akan berkelanjutan.
“Lahan dan irigasi adalah fondasi. Tidak ada produksi tanpa air, tidak ada keberlanjutan tanpa konservasi, dan tidak ada regenerasi petani tanpa inovasi cerdas yang mampu menarik minat anak muda,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia menegaskan komitmen KAMMI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program pangan nasional. Dengan jaringan kader yang tersebar di seluruh Indonesia, KAMMI siap terlibat langsung di lapangan mendukung berbagai program Kementan.
“Kami memiliki sekitar 40 ribu kader dan siap bergerak bersama pemerintah. Berapa pun yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan, kami siap mendukung swasembada pangan,” ujarnya.
KAMMI juga mengapresiasi langkah strategis Menteri Pertanian yang berani menempuh kebijakan penguatan produksi nasional, termasuk menahan impor dan menetapkan harga pembelian gabah sebagai upaya melindungi petani.
“Keberanian mengambil kebijakan tidak impor dan penetapan harga pembelian pemerintah merupakan langkah awal yang penting untuk membenahi persoalan harga di tingkat petani,” kata Aulia.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong dalam menjaga keberlanjutan kebijakan pangan nasional.
“Agenda swasembada pangan tidak bisa dikerjakan sendiri. Semua pihak harus terlibat, dan mahasiswa siap mengambil peran,” pungkasnya. (hab)
