Oleh: Hadits Abdillah – (Ketua Forum Pimpinan Redaksi Multimedia DKI Jakarta
Lengsernya Joko Widodo dari Istana seharusnya menjadi titik balik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Jokowi lengser secara jabatan, tapi tidak lengser secara pengaruh. Inilah realitas politik pasca Jokowi yang paling kasat mata hari ini: kekuasaan formal telah berpindah, namun bayang-bayang politiknya masih membentang di setiap sudut kekuasaan.
Kita sedang menyaksikan sebuah anomali dalam demokrasi. Seorang mantan presiden yang dalam tradisi ketatanegaraan kita seharusnya menjadi negarawan, justru masih menjadi pusat gravitasi politik. Partai baru dijadikan kendaraan, relawan masih dikonsolidasi, bahkan keluarga masih berada di lingkar inti kekuasaan. Ini bukan lagi soal purnatugas, ini soal penjagaan dinasti.
Pertama, politik akrobat tanpa ideologi. Pasca Jokowi, kita melihat partai-partai tidak lagi berdebat soal gagasan besar tentang bangsa. Yang terjadi adalah politik akrobat. Semua sibuk mencari restu dan berkah dari Solo. Koalisi dibentuk bukan karena kesamaan platform, tapi karena kedekatan dengan figur. Ini berbahaya, karena demokrasi kita direduksi menjadi politik patronase, bukan politik gagasan.
Kedua, pelemahan oposisi dan budaya ewuh-pakewuh. Realitas pasca Jokowi adalah melemahnya fungsi kontrol. Banyak elit politik yang seharusnya kritis, justru memilih bungkam karena ewuh-pakewuh dengan kekuatan lama yang masih bercokol di pemerintahan. Akibatnya, check and balances tidak berjalan. Kritik dianggap sebagai serangan, bukan sebagai vitamin bagi demokrasi.
Ketiga, warisan polarisasi yang belum selesai. Sepuluh tahun Jokowi meninggalkan warisan infrastruktur yang masif, tapi juga warisan polarisasi yang dalam. Masyarakat masih terbelah antara pro dan kontra Jokowi. Polarisasi ini terus dipelihara oleh buzzer dan influencer politik untuk kepentingan 2029. Politik kita belum move on.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani mengatakan bahwa era pasca Jokowi harus benar-benar menjadi era baru. Presiden Prabowo Subianto harus keluar dari bayang-bayang. Ia harus membangun legitimasi kekuasaannya sendiri, bukan legitimasi pinjaman dari pendahulunya.
Demokrasi membutuhkan matahari yang baru, bukan pantulan cahaya dari matahari yang lama. Jika kita terus terjebak dalam bayang-bayang Jokowi, maka kita tidak akan pernah melahirkan kepemimpinan yang otentik.
Sudah saatnya kita menutup buku tentang Jokowi dan membuka lembaran baru tentang Indonesia. Bukan dengan kebencian pada masa lalu, tapi dengan keberanian menatap masa depan tanpa bayang-bayang.
Cengkeraman Jokowi di Pemerintahan Prabowo Masih Kuat
Banyak yang berharap pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden adalah awal dari sebuah era baru. Era di mana Prabowo bisa tampil dengan gagasan, gaya, dan kekuasaannya sendiri. Namun hampir dua tahun pemerintahan berjalan, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Realitasnya pahit: pengaruh dan cengkraman kekuasaan Jokowi di pemerintahan Prabowo masih sangat kuat.
Ini bukan sekadar persepsi publik. Ini fakta politik yang bisa kita lihat dengan mata telanjang.
Pertama, lingkar kekuasaan yang masih orang-orang Jokowi.
Lihat susunan kabinet dan posisi-posisi strategis. Masih banyak menteri, wakil menteri, staf khusus, hingga komisaris BUMN yang merupakan titipan dan perpanjangan tangan Jokowi. Mereka bukan orang yang memiliki kedekatan ideologis dengan Prabowo, tapi mereka ada di sana untuk memastikan agenda dan kepentingan Jokowi tetap terjaga.
Prabowo memang Presiden, tapi mesin birokrasinya masih banyak diisi oleh supir-supir lama. Bagaimana mungkin kapal akan berbelok arah jika nahkodanya baru, tapi ABK-nya masih setia pada nahkoda lama?
Kedua, politik bayang-bayang dan restu Solo.
Fenomena paling aneh dalam politik pasca lengser adalah budaya “sowan ke Solo”. Hingga hari ini, masih banyak kepala daerah, ketua umum partai, dan pengusaha besar yang merasa perlu meminta restu ke Solo. Seolah-olah legitimasi politik di Jakarta belum sah jika belum mendapat anggukan dari Solo.
Ini menciptakan matahari kembar. Di satu sisi ada Istana Negara di Jakarta, di sisi lain ada istana bayangan di Solo. Pemerintahan yang memiliki dua matahari tidak akan pernah bisa berjalan efektif. Prabowo akan selalu dibayangi, kebijakannya akan selalu disandingkan, bahkan disandera oleh warisan Jokowi.
Ketiga, penjagaan dinasti sebagai alat cengkram.
Cengkraman Jokowi yang paling nyata adalah melalui penjagaan dinasti politiknya. Putranya berada di kursi Wakil Presiden. Menantunya masih menjadi kepala daerah. Relawan dan buzzernya masih dipelihara dan siap menyerang siapa saja yang dianggap mengancam kepentingan Jokowi.
Selama dinasti itu masih berada di dalam jantung kekuasaan, selama itu pula Jokowi tidak akan pernah benar-benar lengser. Ia akan terus melakukan intervensi, baik secara langsung maupun melalui orang-orangnya, untuk memastikan 2029 tetap berada dalam genggamannya.
Akibatnya, pemerintahan Prabowo terlihat ragu-ragu. Ingin tampil tegas membongkar kasus-kasus korupsi dan memperbaiki tata kelola, tapi khawatir menyenggol kepentingan orang lama. Ingin melakukan perombakan besar di BUMN dan penegakan hukum, tapi terhalang oleh pagar-pagar yang sudah dipasang sebelumnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang rugi adalah Prabowo sendiri dan rakyat Indonesia. Prabowo akan dicatat sejarah sebagai presiden yang kuat secara elektoral, tapi lemah secara kekuasaan. Sebuah presiden transisi yang hanya bertugas menjaga warisan, bukan menciptakan warisannya sendiri.
Prabowo harus berani melakukan dekonstruksi kekuasaan Jokowi jika ingin pemerintahannya berhasil. Tanpa keberanian untuk memutus cengkraman itu, Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi jargon, karena kita masih terjebak mengelola warisan dan beban masa lalu.
Jokowi sudah selesai. Saatnya Prabowo menjadi Prabowo.
