“Jadi, walaupun batas akhir pelaporannya akhir bulan Maret, dengan adanya workshop ini, saya ingin minggu depan harus selesai semua. Jadi, saya minta selama satu minggu harus sudah selesai semua,” kata Burhan, dikutip dari antara.
Menurutnya, LHKPN merupakan bagian terpenting dalam upaya mencegah tindak korupsi, karena berkaitan dengan transparansi, kejujuran, akuntabilitas dan integritas para penyelenggara negara.
Sementara, kegiatan penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 yang terpusat di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
