KOTA BEKASI, Mediakarya – Center Budget for Analisis (CBA) mengkritik cara dan langkah Walikota Bekasi, Tri Adhianto, menangani permasalahan TPA Sumur Batu yang belakangan ini menjadi sorotan karena buruknya pengelolaan sampah di TPA open dumping tersebut.
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi memang mengakui kondisi TPA Sumur Batu sudah kacau-balau dan mencemari lingkungan secara faktual di lapangan. Namun dia menilai ada dugaan drama settingan untuk menaikkan isu TPA Sumur Batu hingga menjadi pusat perhatian.
Kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan (FJPL) pada Sabtu (24/5/2025), Uchok memaparkan analisisnya secara blak-blakan. Dia menyebut masalah bermula dari wawancara seorang warga bernama Nasir di televisi swasta yang mengkritik pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu pada Selasa (20/5/2025).
“Nasir mengatakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sangat amburadul, keluar dari standar prosedur. Dia meminta Pemkot Bekasi khususnya Walikota Tri dan DLH (dinas lingkungan hidup) membenahi TPA Sumur Batu,” ungkap Uchok.
Nasir juga menjadi narasumber beberapa media online dengan menceritakan kondisi buruk TPA seperti antrean panjang truk sampah yang disebabkan TPA yang sudah overload, longsoran sampah yang menutupi jalan masuk, dan alat berat yang tidak berfungsi optimal akibat banyak yang rusak.
Nasir Ternyata “Orang Dalam”
Namun, ada yang janggal. Nasir yang dikenal warga sekitar dengan nama Bos Toing ini ternyata bukan sekadar warga biasa, melainkan kepala keamanan TPA Sumur Batu. “Nasir sama aja menelanjangi diri sendiri,” kata Uchok.
Sebagai kepala keamanan, Nasir memiliki posisi penting dalam pengelolaan TPA yang menurut Uchok justru membuat pengakuannya menjadi aneh. “Teknis di TPA Sumur Batu itu, kepala keamanan, kepala alat berat dan tentunya kepala UPTD TPA memiliki peran penting dalam menentukan baik atau hancurnya pengelolaan sampah TPA. Dan Nasir membuka dengan jelas bahwa dia dan rekan-rekannya tidak becus mengelola TPA,” ungkapnya.
CBA juga menemukan fakta bahwa tembok pembatas antara zona TPA dengan lingkungan warga sangat terbengkalai. “Ada yang roboh sebagian, ada yang roboh panjang, dan ada juga yang dibiarkan tanpa tembok pembatas,” ungkapnya.
Kondisi tembok pembatas yang rusak ini mengakibatkan lingkungan warga tercemar, bahkan lebih parah lagi menjadi jalur masuk ilegal untuk membuang sampah ke TPA Sumur Batu. Hal ini memicu praktik pungli dimana pihak pembuang sampah tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Bekasi, melainkan langsung membayar ke oknum di lingkaran UPTD TPA Sumur Batu yang uangnya masuk kantong pribadi.
Kondisi tersebut menurut Uchok pasti diketahui Nasir sebagai kepala keamanan. “Dia pasti tahu dong, TPA Sumur Batu kan seperti benteng dan Nasir kepala penjagaannya. Kepala alat berat juga pasti tau karena setiap truk yang buang sampah secara ilegal butuh alat berat buat rapiin sampah. Sedangkan kepala UPTD sebagai komandan juga pasti ngerti semua yang terjadi di wilayahnya,” ungkap Uchok.
Karena itu, Uchok tegas menuntut kasus tersebut diusut tuntas hingga ke ranah hukum. Dia juga menyindir Pemkot Bekasi untuk tidak terburu-buru bicara proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang nilai anggarannya cukup fantastis. “Benerin dulu aja tembok pembatas zona TPA sama lingkungan warga. Hal kecil dan sederhana kayak gini aja belum dikerjain,” sindirnya.
Walikota Minta Bantuan DKI
Selanjutnya, setelah isu TPA Sumur Batu mencuat, keesokan harinya Walikota Tri Adhianto segera memberikan respons. Dia mengambil kebijakan dengan meminta bantuan alat berat dan armada truk dari Pemprov DKI Jakarta. Pemkot Bekasi juga akan mendorong anggaran Rp200 miliar untuk mengubah sistem open dumping menjadi sanitary landfill.
Melihat respons cepat Walikota ini, Uchok semakin yakin dengan dugaan settingannya. “Tri cukup pintar. Untuk mempercepat turunnya anggaran dan mendapatkan bantuan dari DKI Jakarta, masalah kacau-balaunya TPA perlu muncul menjadi perhatian. Ledakkan dulu, baru turun anggaran dan bantuan,” kata Uchok sambil tertawa.
Inilah yang dimaksud CBA dengan dugaan drama settingan, sebuah skenario untuk melegitimasi pengucuran dana besar. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa yang mengangkat isu justru “orang dalam” TPA sendiri. Uchok mempertanyakan, apakah munculnya Nasir atas perintah Tri melalui Kepala DLH Yudianto yang diteruskan ke kepala UPTD TPA, atau inisiatif kepala UPTD sendiri. “Atau jangan-jangan mereka semua sudah rapat tertutup dulu, dan jadilah drama ini,” katanya.
CBA Tuntut Pembersihan Total DLH
Terlepas dari dugaan drama settingan, Uchok mengkritik langkah Tri yang akan mendorong APBD dan bantuan DKI dalam memperbaiki pengelolaan TPA Sumur Batu. “Solusi ini benar, tapi diurutan kedua. Langkah pertama, harusnya Tri mengevaluasi kinerja DLH Kota Bekasi yang di dalamnya termasuk UPTD TPA Sumur Batu,” katanya.
Dia meminta dengan tegas agar Tri memecat Yudianto selaku Kepala DLH Kota Bekasi. Yudianto sendiri dilantik oleh Tri pada akhir 2022 ketika Tri masih menjabat sebagai Plt Walikota Bekasi.
“Berikutnya, pecat juga kepala bidang dan seksi di tubuh DLH yang terkait dengan TPA Sumur Batu. Dan jangan lupa, Kepala UPTD TPA Sumur Batu beserta jajarannya termasuk Nasir dan kepala alat berat TPA yang membuat alat berat tidak terawat juga ikut dipecat,” tegas Uchok.
“Sudah jelas mereka semua adalah orang orang yang gagal dalam mengelola TPA Sumur Batu. Jadi Tri harus tegas, dipecat jangan dipelihara,” sambung Uchok.
Jika langkah tegas itu tidak dilakukan, Uchok mengkhawatirkan APBD dan bantuan DKI Jakarta untuk pengelolaan TPA Sumur Batu akan sia-sia. “Ibarat menuang susu segar ke dalam wadah kotor, kan percuma. Jadi, SDM DLH nya dulu dibenahi, biar ke depan kejadian amburadulnya TPA Sumur Batu tidak berulang,” tegas Uchok. (Rd)
