Oleh: M.Slamet
Dua pekan belakangan ini masyarakat disuguhkan dengan pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah ASN di lingkup pemerintahan Kota Bekasi yang menyeret Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.
Kasus ini, tentunya menambah panjang catatan hitam korupsi kepala daerah. Tercatat, pasca KPK dibentuk, sebanyak 21 Gubernur dan 124 Bupati/ Wali Kota terjerat kasus korupsi, sehingga total terdapat 145 kepala daerah yang menjadi tahanan KPK (KPK, 2022).
Seperti dirilis Pemkot Bekasi, Rahmat Effendi sebelumnya merupakan tokoh yang memiliki segudang prestasi saat menjabat Wali Kota. Di mana ia merupakan mantan politisi Partai Golkar yang meniti karir politiknya dari bawah.
Pria yang akrab disapa Pepen itu telah banyak membawa perubahan bagi Kota Bekasi yang sebelumnya dikenal kumuh dan biang kemacetan.
Di bawah tangan dinginnya, sosok yang mengawali karir politik sebagai pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar itu, dengan segala kelemahan dan kelebihannya berhasil membawa Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dan diganjar sejumlah penghargaan baik tingkat Jawa Barat maupun nasional.
Sebelum menjadi kepala daerah, Pepen juga pernah memimpin di parlemen DPRD Kota Bekasi selama satu periode, yang dinilai membawa perubahan besar bagi Partai Golkar Kota Bekasi.
Di saat kepemimpinannya, Pepen juga telah melakukan terobosan baru bagi daerahnya dengan membuat kebijakan-kebijakan progresif. Di antranya program unggulan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi di antaranya Kartu Sehat (KS).
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pepen juga berhasil menggali potensi daerahnya sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan.
Selain itu, berdasarkan catatan pemerintahan Kota Bekasi, di bawah kepemimpinannya, pada kuartal III, ekonomi Kota Bekasi mencapai 3,8 persen. Adapun, Pemkot Bekasi menargetkan ekonomi dapat tumbuh sebesar tujuh persen seperti yang ditargetkan pemerintah pusat.
