Indonesia Pasca Kwik Kian Gie

- Editor

Rabu, 30 Juli 2025 - 08:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre

Lini masa itu banjir ucapan duka cita. Begitulah jika sebuah bangsa kehilangan patriotnya. Ia yang menjadi pahlawan. Ia yang mewariskan perlawanan dan perjuangan. Melawan jahatnya tradisi KKN Orde Baru, dan berjuang menegakkan tradisi keadilan, kesejahteraan dan kesentosaan.

Kita tahu, Kwik Kian Gie (KKG) adalah salah satu ekonom terdepan yang kritiknya tajam, subtantif dan arif terhadap kebijakan ekonomi-politik Orde Baru yang mentradisikan monopoli, oligopoli dan kleptokrasi sehingga menguntungkan segelintir orang: keluarga, kroni dan gedibalnya. Cara berekonomi yang dulu dikerjakan VOC hingga bangkrut dan dilawan oleh para pendiri republik.

Apa tawaran dari KKG? Ia mendaraskan pembangunan kita harus berbasis akal sehat dan pancasila. Pembangunan dan pengembangan ekonomi Indonesia harus berkeadilan serta berorientasi pada kesejahteraan plus kesentosaan. Itu juga cita-cita republik Indonesia.

Guna mensukseskan program utama itu, KKG menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia. Pendidikan kita harus diprogram ulang agar menghasilkan manusia merdeka dan mandiri di segala bidang. Tentu pendidikan yang tidak tercerabut dari sikon Indonesia dan budaya luhur bangsanya.

Dengan pendidikan dan kurikulum yang tepat, maka para lulusannya akan jadi manusia unggul, berdikari dan berdaulat. Dengan model, modul serta modal seperti itu, ketika jadi politisi dan pejabat, mereka tidak akan jadi penjahat, melainkan jadi pelayan serta panitia kesejahteraan rakyat.

Ada dua lagi pikiran KKG yang sangat penting kita perhatikan. Pertama adalah soal konglomerasi yang bertransformasi jadi oligarki. Kedua adalah soal kurs bebas yang bertransformasi jadi depresiasi rupiah.

Pada kasus konglomerasi dan oligarki, KKG berpendapat itu harus dihabisi karena anti kemanusiaan. Itu efek dari ekonomi pasar, anti negara dan berpijak pada nafsu kuasa yang serakah. Saat kita semua gagal mendelet tradisi oligarki, sesungguhnya kita tak lagi bernegara dan muspro proklamasi kemerdekaannya.

Pada soal depresiasi rupiah, KKG berpendapat bahwa itu adalah penurunan nilai mata uang Rupiah (IDR) terhadap mata uang lain yang disengaja untuk melumpuhkan ekopol Indonesia.

Secara umum, depresiasi rupiah itu karena terjadinya ketidakseimbangan ekonomi (defisit perdagangan, inflasi tinggi, atau ketidakstabilan politik); perubahan suku bunga (selisih kurs dan suku bunga); ketidakstabilan global (krisis ekonomi global, perang dagang, atau asimetrik).

Baca Juga:  Pemkab Bekasi Optimalkan Aset Sukseskan Pemilu 2024

Tetapi, hal-hal itu menurut KKG tidak menjelaskan utuh ekonomi kita. Sebab, yang terjadi memang ada agensi dan “tangan gelap” kerjasama asing, aseng dan asong dalam rantai hit guys dengan menempatkan Indonesia sebagai dapur pencucian uang gelap. Akibatnya sejak merdeka, rupiah kita terdepresiasi hingga 2.500% sampai kini.

Sebagai contoh saja, depresiasi rupiah terhadap dolar AS di akhir Desember 2024 sebesar 6%. Namun, jika dihitung dari 21 Juni 2023 sampai 21 Juni 2024 (setahun saja), depresiasi rupiah mencapai sekitar 8,45%.

Apa akibat dari depresiasi rupiah itu? Ada banyak sekali. Yang paling utama adalah “rupiah tidak berdaulat,” ia tak menjadi tuan di negerinya sendiri; lalu terjadi lonjakan TKI/W yang mencari selisih kurs di luar negeri; harga impor meningkat (harga impor lebih mahal sehingga meningkatkan biaya produksi dan harga jual produk); ujungnya inflasi meningkat.

Dua problem dari desain jaringan global di atas sepertinya masih akan terus berlangsung. Kritik KKG tidak membuat elite negara ini bertobat dan mencari terobosan apalagi anti tesa dan kontra skemanya. Hal ini karena cengkraman pasar masih kuat di istana, kelembagaan keuangan dan agensinya.

Singkatnya, Indonesia pasca KKG masih dicengkeram ekonomi pasar (baik kelembagaan maupun agensinya). Akibatnya, Indonesia kini menuju negeri miskin, bangsa senjang, warga-negara timpang, produsen babu dan terjajah secara struktural.

Tetapi, KKG lumayan beruntung. Ia sempat diuji semesta menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semua ujian itu dijalani dengan lulus, dan nilai baik. Itulah mengapa kita merasa kehilangan besar.

Hebatnya, KKG sempat mendirikan dan mewariskan Institut Bisnis & Informatika Indonesia (IBII) yang sekarang dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business. Tentu ini prestasi dahsyat yang tak banyak orang lain mampu. Selamat jalan pahlawan. Kami teruskan perjuanganmu.**

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi
Saatnya Satu Atap – Manyatukan KDMP dan MBG agar Tidak Boros dan Bocor
Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum
Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah
Gerakan Rakyat Lebih dari Sekadar Partai Politik
Ekopol Konstitusi Itu Peta Jalan Kedaulatan Kita
Peluang Letkol Teddy Indra Wijaya dan Dinamika Kursi Wakil Presiden
Ahmad Safrudin Desak Alih Fungsi Hutan dan Gambut Dihentikan, Karhutla Ancam Kesehatan dan Iklim

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 14:17 WIB

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 12:57 WIB

Saatnya Satu Atap – Manyatukan KDMP dan MBG agar Tidak Boros dan Bocor

Jumat, 23 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:40 WIB

Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:35 WIB

Gerakan Rakyat Lebih dari Sekadar Partai Politik

Berita Terbaru