“Yang jadi persoalan, penambahan kuota ini justru membuka peluang terjadinya kekeliruan dalam proses penerimaan. Dan fungsi pengawasan KCD seharusnya bisa mencegah hal ini terjadi,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi ketidakhadiran Kepala KCD Wilayah V dalam audiensi tersebut. Menurutnya, pihak KCD hanya memberikan jawaban normatif dan belum menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Kalau dalam waktu 3×24 jam tidak ada tindak lanjut atau solusi, kami dari DPC Repdem Kota Sukabumi siap menggelar aksi yang lebih besar,” tandasnya.
Tuntutan:
1. Menuntut pertanggung jawaban pihak KCD V yang berperan sebagai fungsi pengawasan pendidikan di wilayah v kota& kabupaten perihal carut marut nya pelaksanaan Spmb 2025 di wilayah V kota&kab Sukabumi.
