“Selain itu, bidang pekerjaan umum sebesar Rp15,72 triliun dan bidang penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp25,74 triliun, serta sisanya untuk mendukung pendanaan kelurahan,” kata Direktur JPK Luky Alfirman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DJPK bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2). (q2)
