JAKARTA, Media Karya – Wahana lingkungan hidup (WALHI) mengirim surat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait dugaan adanya kerusakan lingkungan di Pulau Tengah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Berdasarkan kajian singkat WALHI bahwa Pulau Tengah sudah bertambah luas menjadi kurang lebih 26 hektar akibat reklamasi ilegal dari luas awal 8 hektar. WALHI meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan seluruh aktivitas di Pulau Tengah sampai adanya titik temu.
Terkait kondisi ini, ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sangat menyayangkan kinerja Junaidi sebagai Bupati Kepulauan Seribu.
“Bupati itu kalau rapat dengan DPRD ngomongnya lemah lembut, tapi ternyata banyak masalah di Pulau. Ada apa dengan pak Bupati?,” ujar Prasetio kepada Media Karya, Senin (25/9).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, setiap permasalahan yang ada di pulau tentu-nya menjadi tanggung jawab Bupati.
“Jadi Gubernur harus mengevaluasi kinerja bupati,” ungkapnya
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi saat dikonfirmasi Media Karya terkait surat WALHI tidak berkomentar. Sampai berita ini diturunkan pesan WhatsApp (WA) messenger yang dikirim tidak di respon.
Seperti diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bidang pengendalian ruang dinas cipta karya, tata ruang dan pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2023 yang menindaklanjuti disposisi PJ Gubernur DKI Jakarta terkait surat pengaduan dari WALHI terkait dugaan adanya kerusakan lingkungan hidup di Pulau Tengah di Kepulauan Seribu.
Dalam rapat tersebut perwakilan WALHI Jakarta meminta Pemda untuk menjelaskan rencana reklamasi yang dimiliki pengelola Pulau Tengah dan memberikan informasi darimana material reklamasi berasal. Perwakilan WALHI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan seluruh aktivitas di Pulau Tengah sampai adanya titik temu.
Ditempat terpisah, ketua koalisi peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk mengungkapkan berdasarkan data LHKPN yang dimuat di klikpendidikan.id, Junaidi mempunyai harta yang fantastis. Dan Amos Hutauruk cukup curiga dengan jumlah kekayaan Bupati Kepulauan seribu tersebut.
Amos medorong Kajati DKI Jakarta, turun tangan mencari tahu akan kegaduhan yang terjadi di Kepulauan seribu, hingga melonjaknya harta bupati.
