Home / DKI

Terkait Laporan WALHI, Ketua DPRD ‘Sentil’ Kinerja Bupati

- Editor

Senin, 25 September 2023 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Media Karya – Wahana lingkungan hidup (WALHI) mengirim surat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait dugaan adanya kerusakan lingkungan di Pulau Tengah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Berdasarkan kajian singkat WALHI bahwa Pulau Tengah sudah bertambah luas menjadi kurang lebih 26 hektar akibat reklamasi ilegal dari luas awal 8 hektar. WALHI meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan seluruh aktivitas di Pulau Tengah sampai adanya titik temu.

Terkait kondisi ini, ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sangat menyayangkan kinerja Junaidi sebagai Bupati Kepulauan Seribu.

“Bupati itu kalau rapat dengan DPRD ngomongnya lemah lembut, tapi ternyata banyak masalah di Pulau. Ada apa dengan pak Bupati?,” ujar Prasetio kepada Media Karya, Senin (25/9).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, setiap permasalahan yang ada di pulau tentu-nya menjadi tanggung jawab Bupati.

“Jadi Gubernur harus mengevaluasi kinerja bupati,” ungkapnya

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi saat dikonfirmasi Media Karya terkait surat WALHI tidak berkomentar. Sampai berita ini diturunkan pesan WhatsApp (WA) messenger yang dikirim tidak di respon.

Seperti diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bidang pengendalian ruang dinas cipta karya, tata ruang dan pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2023 yang menindaklanjuti disposisi PJ Gubernur DKI Jakarta terkait surat pengaduan dari WALHI terkait dugaan adanya kerusakan lingkungan hidup di Pulau Tengah di Kepulauan Seribu.

Dalam rapat tersebut perwakilan WALHI Jakarta meminta Pemda untuk menjelaskan rencana reklamasi yang dimiliki pengelola Pulau Tengah dan memberikan informasi darimana material reklamasi berasal. Perwakilan WALHI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan seluruh aktivitas di Pulau Tengah sampai adanya titik temu.

Ditempat terpisah, ketua koalisi peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk mengungkapkan berdasarkan data LHKPN yang dimuat di klikpendidikan.id, Junaidi mempunyai harta yang fantastis. Dan Amos Hutauruk cukup curiga dengan jumlah kekayaan Bupati Kepulauan seribu tersebut.

Amos medorong Kajati DKI Jakarta, turun tangan mencari tahu akan kegaduhan yang terjadi di Kepulauan seribu, hingga melonjaknya harta bupati.

Baca Juga:  PJ Teguh: Hindari Politik Uang, Pilih Paslon Sesuai Hati Nurani

“Saya mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan,” ungkapnya.

Berikut ini harta kekayaan Junaedi yang saat ini menjabat sebagai bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Junaedi saat ini mengemban tugas sebagai bupati Administratif Kepulauan Seribu sejak 4 September 2020 lalu.

Junaedi mengawali karir di Pemerintahan Kota DKI Jakarta dengan menjadi Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2015 hingga 2016.

Kemudian pada tahun 2016 hingga 2017 Junaedi menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Setelah itu, Junaedi mengemban tugas sebagai Wakil Wali Kota Admninistrasi Jakarta Utara, Tahun 2017-2018 dan Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2018-2020.

Kemudian sejak tahun 2020 hingga saat ini Junaedi menjabat sebagai bupati administrasi Kepulauan Seribu.

Junaedi menjadi kepala daerah terkaya di Jakarta meski kekayaannya hanya sebesar Rp5.917.522.624 dengan rincian:

a. Tanah dan Bangunan senilai Rp5.150.000.000

Junaedi tercatat hanya memiliki dua bidangtanah beserta bangunan yang berlokasi di Kota Depok.

– Tanah dan Bangunan Seluas 245 M2/114 M2 di Kota Depok, Hasil Sendiri senilai Rp3.200.000.000

– Tanah dan Bangunan Seluas 321 M2/160 M2 di Kota Depok, Hasil Sendiri senilai Rp1.950.000.000

b. Alat Transportasi dan Mesin yang memiliki nilai total keseluruhan Rp471.500.000

– Motor, Kawasaki Ninja Sepeda Motor Tahun 2015, Hasil Sendiri senilai Rp19.500.000

– Mobil, Honda Cr-V Tahun 2012, Hasil Sendiri senilai Rp145.000.000

– Motor, Honda N Max Tahun 2014, Hasil Sendiri senilai Rp7.000.000

– Mobil, Toyota Alphard Tahun 2011, HasilSendiri senilai Rp300.000.000

c. Harta Bergerak Lainnya senilai Rp60.250.000

d. Surat Berharga Rp 0

e. Kas Dan Setara Kas sebesar Rp469.997.325f. Harta Lainnya Rp 0

Secara keseluruhan harta kekayaan Junaedi adalah sebesar Rp6.151.747.325 dan dikurangi hutang sebesar Rp234.224.701.

Maka harta kekayaan bersih Junaedi yang menjabat bupati Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebesar Rp5.917.522.624.(dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Buka Peluang Kerja Gen Z, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Desak Pemprov Gandeng Duta Besar
Dihadapan Haji Ghoni Cs, Gubernur Pramono Berpesan Perkuat Peran Budaya Betawi Menuju Jakarta Kota Global
JUP Lakukan Perbaikan IPA Hutan Kota, PAM JAYA Berikan Bantuan Air melalui Emergency Mobil Tangki Selama Periode Gangguan
Bank Jakarta Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park, Hadirkan Wajah Baru yang Lebih Modern
KAMAKSI Apresiasi Komitmen Bank Jakarta Hormati Proses Hukum
Wagub DKI Rano Karno Apresiasi Bank Jakarta Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026, Dorong Karya Berkualitas Sambut 5 Abad Jakarta
PT JUP Lakukan Perawatan IPA Hutan Kota, Pelanggan Diimbau Menyiapkan Cadangan Air Selama Pasokan Terganggu
Imigrasi Tanjung Priok Perkenalkan JANGKAR PRIOK, Inovasi Pengaduan Terintegrasi bagi Masyarakat

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 10:42 WIB

Buka Peluang Kerja Gen Z, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Desak Pemprov Gandeng Duta Besar

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:17 WIB

Dihadapan Haji Ghoni Cs, Gubernur Pramono Berpesan Perkuat Peran Budaya Betawi Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 20 Juli 2026 - 22:05 WIB

JUP Lakukan Perbaikan IPA Hutan Kota, PAM JAYA Berikan Bantuan Air melalui Emergency Mobil Tangki Selama Periode Gangguan

Senin, 20 Juli 2026 - 15:46 WIB

Bank Jakarta Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park, Hadirkan Wajah Baru yang Lebih Modern

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:39 WIB

KAMAKSI Apresiasi Komitmen Bank Jakarta Hormati Proses Hukum

Berita Terbaru

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Nasional

Pakar Komunikasi Inii Ungkap Bahayanya Narsisisme Birokrasi

Selasa, 28 Jul 2026 - 12:13 WIB

Opini

Nasionalisme Bung Karno: Perspektif Sosiologi Politik

Selasa, 28 Jul 2026 - 11:42 WIB