JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Eisha M Rachbini menyebut Indonesia sudah melalui 3 krisis sejak 1997. Akibatnya, krisis tersebut memberikan dampak pada perekonomian.
“Setelah itu, setelah 2007 dan 2008 kita cukup ajail sudah belajar dari krisis sebelumnya dengan pertumbuhan 5,4% pertahun,” ungkap Eisha M Rachbini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/9/2025).
Selanjutya, saat pandemi covid-19 menjadi tantangan terbesar. “Sebenarnya saat ini belum pulih dari efek pandemi kemarin meskipun pertumbuhannya terjadi di atas lima persen,” ungkapnya.
Sementra itu, upah rill tumbuh dengan stagnan penerimaan yang diterima oleh masyarakat/pekerja tidak naik, sehingga menjadi pertanyaan apa sebabnya.
“Karena industrialisasi sektor manufaktur menjadi penopang di negara maju lain,” katanya.
Di sisi lain, sektor manufaktur ini turun, terjadi dan beralih struktur ke sektor jasa. “Tetapi ketika terlalu dini belum matang, perubahan tenaga kerja ke sektor jasa ditangkap banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal,” paparnya.
Hal itu didukung dengan data ketenagakerjaan di mana angka pengangguran menurun bahkan dari 25 tahun terakhir. ‘Ini merupakan angka terrendah. Tetapi mengapa angka-angka ini tidak mencerminkan yang sebenarnya,” jelasnya.
Share pekerja informal pada februari 2025 ada di angka 59,4% atau 86,58 juta orang yang meningkat dari Februari 2020 yaitu 56,6%.
“Sementara, kelas menengah menurun ada 10jt kelas menengah itu menurun dan kelas menuju kelas menengah naik. Dimana trend ini mempengaruhi mengenai daya beli kita,” ungkap Eisha.
Di lain pihak, alokasi RAPBN 2026 program prioritas membutuhkan anggaran yang sangat besar berimplikasi pada ruang fiskal.
“Sementara, pemerintah menginginkan adanya peningkatan penerimaan pajak, rasanya ini tidak memungkinkan dan target yang tidak mudah dimana penurunan penerimaan negara dan pajak pada outlook 2025 jika dibandingkan dengan APBN 2025,” paparnya.
Di tengah penurunan trend ini menjadi PR bagi Menteri yang baru. Dari reshuffle kabinet merupakan respons pemerintah atau presiden dalam jangka pendek.
“Dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam kabinet tersebut dan dievaluasi dengan posisi-posisi yang baru, kedepan yang perlu dilihat menteri baru ini diharapkan pengelolaan anggrannya harus dilihat dan dievaluasi lagi kebijakan fiskal ini dapat memberikan stimulus dan melihal visibilitas dari program prioritas karena mengambil banyak,” harapnya.
“Daripada mengejar kuantitas baiknya mengejar kualitas,” imbuhnya.
Dengan demikian, kata Eisha, resiko untuk mengeluarkan anggaran belanja-belanja pemerintah perlu melihat rasio pajak dan juga mengurangi beban utang dengan mendorong prioritas. (Hb)
