Menurut Tope, sudah saatnya Direktur Utama PAM Jaya dicopot karena gagal menjaga keadilan sosial dalam pengelolaan air di Ibu Kota. “Dirutnya mungkin sibuk mandi di luar negeri, sementara rakyat Jakarta antre air keruh di rumah sendiri,” sindirnya tajam.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD segera melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja PAM Jaya. “Air bukan komoditas bisnis. Ini hak hidup rakyat. Kalau pemerintah tak bisa mengelola air dengan adil, berarti mereka telah gagal menjalankan amanat konstitusi,” pungkas Tope. (eng)
