Firman mengatakan, tidak adil jika negara yang menanggung sepenuhnya pengelolaan sampah di Indonesia. Padahal sumber sampah berasal dari berbagai individu, kelompok, bahkan industri. Tidak hanya itu, ia menegaskan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah juga bukan pamungkas dalam tata kelola sampah.
Oleh karenanya, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini ingin penyederhanaan perizinan dan sertifikasi sekaligus memperjelas peran partisipasi publik dalam tata kelola sampah Indonesia harus jadi dipertimbangkan dalam proses revisi UU Nomor 18 Tahun 2008. Tanpa dua pertimbangan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah tidak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tata kelola sampah.
“Rasanya tidak fair, kalau dalam regulasi ini segala sesuatunya itu dikembalikan kepada negara. Tempat Pembuangan Akhir menjadi kewajiban daripada pemerintah kabupaten kota di mana, bebannya besar tapi (didukung) APBD kecil, apalagi sekarang otonomi daerah,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
