“Jika tenaga kesehatan dilarang untuk berbicara, bagaimana kita bisa mendapatkan masukan yang berharga untuk perbaikan sistem? Ini justru akan merugikan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, juru bicara Kemenkes menyatakan bahwa surat edaran tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik. “Kami ingin memastikan bahwa semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujarnya.
Namun, penjelasan ini tidak serta merta meredakan kegundahan di kalangan tenaga kesehatan. Beberapa pihak menyerukan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan tenaga kesehatan untuk membahas isu-isu yang krusial dalam pelayanan kesehatan.
Situasi ini menyoroti dilema yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyeimbangkan antara menjaga citra dan mendengarkan suara kritis dari masyarakat. Dengan semakin banyaknya perhatian yang diberikan pada surat edaran ini, dapat dipastikan bahwa diskusi mengenai kebebasan berpendapat dalam sektor kesehatan akan terus berlanjut.
