“Salah satu cara yang mudah adalah penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan yang mendapat PMN,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinasi Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal itu diungkapkan menanggapi hasil rapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 15 Desember 2021, yang membahas tentang Tambahan PMN 2021 dan PMN 2022. Pada 2021 pemerintah menggelontorkan PMN senilai Rp43,2 triliun, masing-masing untuk Hutama Karya Rp9,1 triliun, Waskita Karya Rp7,9 triliun, Kereta Api Indonesia (KAI) Rp6,9 triliun, Badan Bank Tanah Rp1 triliun, Indonesia Invesment Authority (INA) Rp15 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp3,3 triliun.
Yang sempat diramaikan publik, lanjut dia,tambahan PMN untuk KAI, di mana ada PMN base equity Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Rp4,3 triliun, yang berarti dengan turunnya dana APBN untuk KCJB ini berarti ada perubahan skema Business to Business (BtoB) karena sudah melibatkan dana negara.
