Karena, kata dia, tujuan hadirnya lembaga MRP ini adalah untuk mengangkat harkat dan derajat serta martabat orang asli Papua, supaya mereka bisa hidup layak di negerinya sendiri.
“Itu yang penting, inilah kemudian menjadi perhatian kita supaya MRP itu tidak boleh masuk di dalam politik praktis,” kata Wamendagri.
Karena sebagai lembaga kultural, anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya pemberdayaan perempuan dan kehidupan beragama.
“Kalau bicara pemantapan kehidupan beragama, saya rasa tidak perlu diragukan komitmen kita sebagai orang Papua. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan tapi juga perlindungan terhadap adat jangan sampai nanti satu perusahaan masuk kemudian masyarakat punya hak diabaikan,” pesan Wamendagri, dilansir dari antara.
