JAKARTA, Mediakarya – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur tentang perampasan aset milik pelaku tindak pidana yang berada di luar negeri.
“Undang-undang ini mencoba untuk mengatur berbagai kendala (perampasan aset di luar negeri),” kata Edward dalam diskusi publik “Akselerasi Reformasi Hukum dengan Penyusunan UU Perampasan Aset” seperti dipantau dari Jakarta, Rabu.
Dia memaparkan bahwa aset yang berada di luar negeri menjadi salah satu kendala dalam perampasan aset dalam suatu kasus tindak pidana.
Sering kali, katanya, perampasan aset yang berada di luar negeri terbentur dengan prinsip timbal balik (reciprocal), perbedaan hukum, hingga berbagai perjanjian internasional antarnegara.
