JAKARTA, Mediakarya – Memasuki pekan kedua ramadhan 1444 Hijriyah, kalangan DPRD DKI mengingatkan BUMD yang berurusan dengan ketahanan pangan untuk mempersiapkan stok pangan yang dibutuhkan warga Jakarta. Termasuk, dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar hingga Idul Fitri mendatang.
Adalah Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI, Desie Christiana Sari yang mengingatkan itu. Mengingat saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih dalam kondisi pemulihan pasca bencana covid 19 lalu.
“Ekonomi dunia mengalami keterlambatan selama covid 19 melanda. Termasuk DKI Jakarta yang juga ikut terdampak dari perlambatan ekonomi dunia. Tentunya, dalam kondisi seperti itu, pemerintah DKI Jakarta harus menjaga stabilitas harga di pasaran selama Ramdhan hingga Idul Fitri mendatang,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI itu kepada wartawan, Jumat (31/3).
Dia mengatakan, disaat masa pemulihan ekonomi. Daya beli masyarakat di sepekan pertama ramadhan, sangat rendah karena tidak sedikit pedagang takjil yang mengeluhkan pendapatanya.
Sekretaris DPD PD DKI itu mengakui, jika dirinya pernah menemui salah satu pedagang takjil di DKI, yang mengeluhkan pendapatan selama beraktivitas menjual takjil sangat rendah.
“Masyarakat banyak yang mengeluh hasil dagangannya sangat minim karena tidak habis terjual. Tentunya hal itu dikarenakan daya beli di masyarakat mengalami penurunan. Dengan kondisi seperti itu, sudah menjadi kewajiban jika pemda harus fokus dalam menjaga stabilitas harga di pasar sehingga masyarakat bisa tetap menjalani ibadah puasa tanpa harus mengeluhkan kondisi ekonomi,” katanya.
Karenanya, ditengah keprihatinan yang dialami masyarakat. Anggota Komisi B DPRD DKI itu pun meminta agar pejabat Pemda lebih peka terhadap persoalan ekonomi yang dialami saat ini.
Dikatakan Desie, gaya hidup mewah seperti yang dipertontonkan istri dan anak Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy di media sosial tidak terulang.
“Pejabat atau pun keluarganya harus peka dengan kondisi ekonomi saat ini. Seorang pejabat harus menjadi contoh dan panutan dalam berprilaku. Jangan mempertontonkan kemewahan atau mengumbar kekayaan yang memicu kontroversi di masyarakat,” tutup mantan Ketua DPC PD Jakpus itu. (Ian)
