Demokrat DKI Nilai Interpelasi Sarat Muatan Politik

- Editor

Minggu, 19 September 2021 - 13:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua DPRD DKI, Misan Samsuri

Wakil ketua DPRD DKI, Misan Samsuri

JAKARTA, Mediakarya – Apa kabar rencana interpelasi yang digagas PDIP dan PSI. Sudah sebulan lebih berjalan, nampaknya upaya menyeret gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna hak interpelasi tidak kunjung memperlihatkan tanda-tanda kemajuan.

Justru sebaliknya, sejumlah fraksi memandang Interpelasi formula E terhadap orang nomor satu di DKI. Sarat muatan politik.

Wakil ketua DPRD DKI, Misan Samsuri yang mengungkapkan itu. Sehingga fraksi Demokrat, perlu mempertimbangkan dengan matang menolak atau mendukung interpelasi.

“Menggunakan hak interpelasi merupakan hal yang wajar oleh legislatif. Hanya saja, objek formula E untuk dilakukan interpelasi yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh fraksi Demokrat. Karena sarat kepentingan politik didalamnya,” ujar Sekretaris DPD PD DKI itu, Minggu (19/9).

Baca Juga:  BPJS Kesehatan Bahas Efektivitas Layanan Kesehatan vs Biaya

Karenanya, sambung Misan fraksinya hingga kini, masih berproses diskusi. Sebab, fraksi perlu menggali informasi dari internal dalam memandang persoalan Interpelasi formula E.

“Kalau saya secara pribadi berpandangan, formula E akan terlaksana dan berjalan lancar. Karena formula E, akan memiliki dampak positif terhadap kemajuan Jakarta,” ucapnya.(Ian)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Komisi III DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Pada Desember 2026
Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT
Maki-maki PKL di Muka Umum, Tri Adhianto Dituding Tengah Mengadopsi Gaya Kepemimpinan KDM
Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi
Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci
Sebanyak 40 Bangli di Atas Aliran Kali Harun Ditertibkan Petugas
Cara Tegur PKL Oleh Wali Kota Bekasi Jadi Sorotan, Ini Kata Pakar Komunikasi Publik
Gusur Bangunan Liar, Camat Medansatria Dicemooh Pernah Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:57 WIB

Komisi III DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Pada Desember 2026

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:49 WIB

Maki-maki PKL di Muka Umum, Tri Adhianto Dituding Tengah Mengadopsi Gaya Kepemimpinan KDM

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:24 WIB

Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci

Senin, 24 Agustus 2026 - 14:56 WIB

Sebanyak 40 Bangli di Atas Aliran Kali Harun Ditertibkan Petugas

Berita Terbaru

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Adi Suparto

Opini

Karpet Merah Bukan untuk Anak Petani

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:53 WIB

Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (kiri) bersama dengan Direktur OT Group, Dr. Yosua Jap, (kanan)

Ekonomi & Bisnis

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:05 WIB