JAKARTA, Mediakarya – Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr Aviliani menilai kabinet gemuk pada pemerintahan Presiden Prabowo dapat dimaknai dengan dua hal yang positif. Yang pertama, bahwa Prabowo merupakan sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Justru, menurutnya, paling berbahaya jika presiden adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua, nampaknya faktor stabilitas adalah hal yang diutamakan oleh Prabowo. Hal tersebut dilihat dari kebijakan politiknya yang mengakomodasi semua orang yang membantunya saat Pilpres lalu. Dua hal itu, kata dia, nampaknya yang diutamakan agar tidak mengganggu organisasi.
“Namun yang harus diperhatikan dengan gemuknya organisasi itu, timbul pertanyaan, siapa yang akan menjadi dirigennya? Sepertinya dengan susunan organisasi seperti itu, rasanya sulit untuk membuahkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan” ungkap Aviliani saat menggelar diskusi publik dengan tema: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang dilaksanakan melalui Zoom, pada Selasa (22/10/2024).
Karena itu, harus ada sesuatu yang diharapkan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya, kemandirian pangan, energy dan hilirisasi. Menurut dia, tiga hal itu selalu disampaikan di manapun. Padahal ketiganya adalah masalah-masalah yang luas spektrumnya. Apa yang mau didahulukan?
Misalnya Kemandirian Pangan, apa yang dimaksud? apakah harus memproduksi sendiri di dalam negeri, atau memang mana yang akan dilakukan di Indonesia, mana yang dari impor. Persepsi orang, jika kemandirian pangan, maka semuanya dilakukan di dalam negeri. Itu membutuhkan fokus dan konsentrasi pelaksanaan program.
“Jadi dari organisasi yang gemuk, seharusnya terlihat apa target-target yang ingin dicapai. itu yang dalam pidato Prabowo belum terlihat, yang dilihat orang bahwa daftar keinginannya banyak,” katanya.
Oleh karena itu, kata Aviliani hal yang harus penting dilakukan adalah persoalan menurunnya kelas menengah. Karena itu harus menjadi fokus utama.
Untuk itu, program yang harus mulai dilakukan sekarang adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. dirinya pun menyarankan agar program MBG harus dikawal dengan benar. Jangan sampai program tersebut malah membuat lahan korupsi baru, bahkan korupsinya lebih terdistribusi.
Karena masing-masing daerah akan berkontribusi terhadap makan bergizi gratis. Bahkan tersiar kabar bahwa harga tender Makan Bergizi Gratis, namun diminta dibuat hanya Rp7,500. Akibatnya konon banyak catering yang mundur dan tidak sanggup karena harus membuat harga Rp7.500/porsinya.
Bagaimana Dengan Pengawasan
Sebeb organisasi yang muncul banyak pada departemen teknis. Padahal pengawasan menjadi amat penting, karena banyak yang akan terdistribusi ke daerah. Kemudian, sudah mulai ramai soal anggaran, contohnya ada Kementerian yang semula anggaranya Rp800 miliar tapi sekarang minta Rp21 triliun.
“Terkesan menteri-menteri yang baru dilantik sudah aneh-aneh. Jadi harus ada yang mengkoordinir, jangan sampai membuat statement sendiri-sendiri yang membingungkan, sehingga akan timbul pesimisme,”saran Aviliani.
