Prof Mufti Mubarok Dorong APEC 2026 Perkuat UMKM dan Perlindungan Konsumen

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 09:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi sekaligus Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. M. Mufti Mubarok bersama Airlangga Hartarto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo. (Foto.dok Mediakarya)

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi sekaligus Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. M. Mufti Mubarok bersama Airlangga Hartarto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo. (Foto.dok Mediakarya)

JAKARTA, Mediakarya – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perlindungan Usaha dan Hukum UMKM dan Koperasi sekaligus Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. M. Mufti Mubarok,  mendorong agar kerja sama APEC 2026 memperluas pasar UMKM dan memperkuat perlindungan konsumen

Menanggapi penyelenggaraan KTT APEC di Tiongkok, Mufti menilai kepentingan pelaku usaha dan konsumen perlu menjadi perhatian bersama dalam kerja sama ekonomi kawasan. Penguatan daya saing usaha harus berjalan seiring dengan jaminan mutu produk, keterbukaan informasi, dan keamanan transaksi.

“Indonesia perlu membawa agenda yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. UMKM harus memperoleh kesempatan lebih luas untuk menjual produknya, sementara konsumen mendapatkan barang yang aman, harga yang transparan, dan kepastian penyelesaian ketika terjadi masalah,” ujar Mufti.

KTT APEC 2026 di Shenzhen, Tiongkok, dijadwalkan pada 18–19 November 2026. Tema tahun ini adalah “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”, dengan tiga prioritas berupa keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.

Memperluas pasar dan memperkuat kapasitas UMKM

Mufti mendorong agar kerja sama ekonomi kawasan diterjemahkan menjadi program pendampingan yang dapat dijangkau UMKM. Dukungan tersebut perlu mencakup pemenuhan standar produk, penguatan kemasan dan merek, akses pembiayaan, serta pertemuan bisnis dengan calon pembeli dan mitra distribusi.

Menurutnya, kemitraan dengan pelaku usaha di Tiongkok dan ekonomi anggota APEC lainnya perlu membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke rantai pasok regional. Kerja sama investasi juga perlu diarahkan pada pengembangan pemasok lokal dan peningkatan keterampilan agar manfaatnya menjangkau usaha di berbagai daerah.

“Kesiapan UMKM harus dibangun secara nyata. Pelaku usaha perlu memahami standar pasar tujuan, mampu menjaga kualitas, dan mendapatkan mitra dagang yang dapat dipercaya. Di situlah pendampingan pemerintah, KADIN, dan berbagai asosiasi usaha menjadi penting,” katanya.

Baca Juga:  Mendag Pastikan Ketersediaan dan Harga Pangan Aman Jelang Akhir Tahun

Ia juga mengusulkan perluasan akses teknologi yang terjangkau untuk pencatatan usaha, pengelolaan persediaan, dan pemasaran. Pendampingan penggunaannya perlu diberikan agar digitalisasi membantu UMKM bekerja lebih efisien dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi usahanya.

Memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan digital

Dari perspektif perlindungan konsumen, Mufti menekankan perlunya perhatian terhadap identitas penjual, kejelasan informasi produk, serta transparansi seluruh biaya sebelum pembelian. Perdagangan lintas batas perlu disertai informasi yang mudah dipahami mengenai pengiriman, garansi, pengembalian barang, dan penanganan keluhan.

Ia mendorong penguatan kerja sama untuk mencegah penipuan transaksi, menangani peredaran produk berbahaya atau tidak sesuai informasi, serta melindungi data pribadi. Penyedia platform perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan menjelaskan pihak yang bertanggung jawab ketika konsumen menghadapi persoalan.

“Kepercayaan konsumen merupakan modal penting bagi dunia usaha. Ketika pembeli merasa aman dan keluhannya ditangani dengan jelas, hubungan dagang dapat tumbuh lebih kuat. Karena itu, perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing,” tegas Mufti.

Mendorong tindak lanjut yang terukur

Mufti mengajak pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi konsumen menyiapkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengusulkan agar perkembangan kerja sama dipantau melalui bertambahnya UMKM yang memenuhi standar pasar tujuan, terbentuknya kemitraan dagang yang berkelanjutan, serta perbaikan layanan pengaduan konsumen.

Ia berharap momentum APEC 2026 memperkuat kerja sama Indonesia dengan mitra kawasan dalam membangun perdagangan yang terbuka, adil, dan dapat dipercaya. Dengan arah tersebut, peluang pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin dapat dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan kerja sama ekonomi harus terlihat dalam kehidupan masyarakat: usaha berkembang, kesempatan kerja bertambah, dan konsumen semakin terlindungi. Itulah manfaat yang perlu kita perjuangkan melalui APEC,” tutup Mufti.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

30 Tahun Nawakara, Perluas Solusi Keamanan Terintegrasi Hadapi Tantangan Masa Depan
Prof. Yudhie Haryono: Indonesia Sudah Lama Jadi Kasino Oligarki, Saatnya Rekonstruksi Ekonomi Konstitusi
LPKAN Sebut Rp480 Triliun Bukan Vonis Korupsi, Tapi Alarm Keras Kebocoran APBN 2026 Harus Dibuktikan
Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam
Gudang Ekspedisi Cakung Ricuh, Ketua BPKN: Konsumen Jangan Jadi Korban Promo 11.11*
Didik Rachbini: Politik Bisa Membunuh Bisnis, Negara Gagal Lahir dari Pemimpin yang Merasa Paling Pintar
BTS 4G di Wilayah 3T Mulai Beroperasi, Kontraktor Klaim Tagihan Ratusan Miliar Belum Dibayar
Dukung Penerimaan Negara Melalui Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan, PAM Jaya Raih Penghargaan di Tax Gathering 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:26 WIB

Prof Mufti Mubarok Dorong APEC 2026 Perkuat UMKM dan Perlindungan Konsumen

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIB

30 Tahun Nawakara, Perluas Solusi Keamanan Terintegrasi Hadapi Tantangan Masa Depan

Selasa, 17 November 2026 - 09:25 WIB

Prof. Yudhie Haryono: Indonesia Sudah Lama Jadi Kasino Oligarki, Saatnya Rekonstruksi Ekonomi Konstitusi

Senin, 16 November 2026 - 04:50 WIB

LPKAN Sebut Rp480 Triliun Bukan Vonis Korupsi, Tapi Alarm Keras Kebocoran APBN 2026 Harus Dibuktikan

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam

Berita Terbaru