BOGOR, Mediakarya – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat menyoroti 5 Isu strategis terkait kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi (Demul) yang tengah dihadapi masyarakat Provinsi Jabar.
“Lima isu yang tengah di hadapi yakni, perubahan nama RS. Al Ihsan menjadi Welas Asih, rombel 50 siswa per kelas, perubahan jam masuk sekolah SD /SMP, keterlibatan TNI/Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov,” tegas anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil VI Kabupaten Bogor, H Fikri Hudi Oktiarwan kepada wartawan saat Reses III di Kantor Desa Sukamaju Megamendung Bogor, Rabu (23/7/2025).
Fikri mengakui, selama kebijakan gubernur memberikan kebaikan bagi masyarakat luas pasti didukung tapi bila ada hal hal yang kurang sempurna pasti dikoreksi atau diperbaiki dan dimusyawarahkan agar dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.
“Seperti masalah penambahan kuota murid baru di tingkat SLTA yang mana terjadi pro kontra. Disisi lain orangtua merasa senang dengan kebijakan gubernur, tapi sementara kebijakan itu berpotensi akan mengurangi kualitas pembelajaran bagi siswa,” kata mantan Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor ini.
Sebetulnya lanjut Fikri, Kementrian Pendidikan sudah memberikan panduan bahwa untuk satu kelas berjumlah 36 murid dan infrastruktur yang dibangun sudah disesuaikan.
“Tapi sekarang ketika ada kebijakan penambahan kuota siswa malah menambah permasalahan baru karena harus menyiapkan fasilitas,” tuturnya.
Dan untuk kebijakan yang lain, pihaknya siap mendukung walaupun akan ada beberapa kebijakan yang harus dikoreksi.
“Ya intinya kita ajak dialog dulu,”pungkasnya. (Dedi)
