(Bagian Pertama)
Oleh: Yusuf Blegur
Era digital membuat rakyat bisa menikmati keberlimpahan informasi. Ada kekuatan ‘citizen jurnalism’ dengan tag line ‘no viral no justice’. Namun di sisi lain, dunia maya juga kerap dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa sosial membuat orang baik jadi jahat dan sebaliknya orang jahat menjadi orang baik, setidaknya dalam kesan atau pencitraan.
Publik tersentak, rilis lembaga survey SMRC dan Indikator Politik Indonesia menempatkan Dedi Mulyadi dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden. Tidak tanggung-tanggung angkanya 35%, jauh selisihnya mengungguli bahkan Prabowo dan Anies yang masing-masing di kisaran 18% dan 11%.
Ada yang mengusik nurani sekaligus mengkhianati realitas sosial politik yang mengemuka. Survey SMRC dan IPI boleh saja menggunakan metodologi yang benar dan berbasis riset ilmiah, yang terarah dan terukur. Namun rasanya, hasilnya tak sekedar karena dari populeritas kiprahnya di media sosial. Ada kekuatan uang yang memainkannya, ada kekuasaan besar dibalik rekayasa pembangunan opini itu.
Mengingat untuk survey skala nasional berbiaya besar itu, hanya orang dan kelompok tertentu yang bisa mendapatkannya, termasuk yang paling mapan yakni oligarki. Sebuah entitas sosial politik yang dominan dan hegemoni terhadap penyelenggaraan negara di luar pemerintahan. Konstitusi dan demokrasi hingga terpilihnya pemimpin dan pelayanan publik kerap tak bisa lepas dari keberadaan pemilik modal besar dan pengaruh tak terbatas itu.
Menarik dan tentunya sangat menggelitik, ketika membahas soal Dedi Mulyadi sebagai eksisting gubernur Jawa Barat. Mampu mengalahkan elektabilitas Prabowo yang notabene sebagai presiden yang dinilai banyak kalangan sebagai pemimpin otoriter dan mulai menggerakkan sistem kontrol negara secara penuh atas semua kepentingan publik.
Begitupun juga dengan Anies Baswedan. Pemimpin kharismatik yang masih memiliki dukungan basis massa kuat, kedalaman interaksi sosial meski di luar sistem, dan mulai giat melakukan konsolidasi serta pengorganisasian konstituen dengan salah satunya keberadaan Partai Gerakan Rakyat (PGR) yang potensial dan prospektif.
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sering terlihat sibuk tampil di media sosial seolah-olah merakyat namun jarang mengurus birokrasi dan tata kelola pemerintahan ini. Seperti merusak akal sehat dan menganiaya batin khalayak luas, sekonyong-konyong elektabitasnya mengalahkan Prabowo dan Anies sebagai dua figur besar dan berpengaruh di republik ini.
Dengan persiapan dandan yang merias mimik, gestur, dan Gimik untuk menghadapi sorotan kamera yang berulang-ulang. Dedi Mulyadi seperti tak punya pekerjaan untuk menjadi pemimpin birokrasi yang bekerja secara struktural, sistematis, dan masif yang konsern dan fokus dalam mengurus kebijakan publik.
KDM dinilai publik tak ubahnya seorang badut dengan make up tebal dan menonjol yang menghibur. Penampilannya yang menor sesaat membuat kelucuan dan tawa melupakan masalah, tak berselang lama penonton kembali dengan persoalan hidupnya yang mendera tak henti-hentinya. Hiburan sebentar, penderitaan tetap ada selamanya, begitulah KDM bekerja sebagaimana atraksi sikrus, beli tiket mahal untuk pertunjukan yang terbatas waktunya.
Rakyat bukan hanya di Jawa Barat layak dan berhak mengenal dan memahami tuntas siapa sebenarnya seorang Dedi Mulyadi, terutama kehadirannya sebagai pemangku kepentingan publik. Tentang latar belakangnya, tentang keluarganya, tentang agamanya, tentang hasrat dan cita-citanya, serta tentang semua hitam putih rekam jejaknya.
Penulis dalam hal ini secara perlahan dan gradual akan mencoba membuka tabir sesungguhnya Dedi Mulyadi baik sebagai politisi, pejabat dan juga sebagai rakyat biasa sekalipun. Di tengah hingar bingarnya konten yang bertebaran di media sosial, dalam arus bergelombang naik turunnya ‘lovers’ dan ‘haters’ habitat netizen.
Publik seluas-luasnya harus mengenal utuh KDM, apakah ia “seekor kucing dalam karung” atau “Udang dibalik batu”. Atau mungkin juga menang benar KDM itu pemimpin yang tulus memiliki prinsip-prinsip teguh dalam menjunjung kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tentunya mengangkat dan membahas sosok KDM ini harus obyektif, proposional, dan tentunya berajar pada data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
Soal, penilaian dan kesimpulan, biarlah rakyat yang menilai dan mengambil segala konsekuensinya terutama terkait dukungan atau penolakan terhadap KDM dalam perannya sebagai pejabat dan karir politiknya mendatang.
Penulis hanya akan mencoba sebisanya, apakah KDM memang menjadi pemimpin yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi.
Apakah KDM merupakan pejabat yang bersih dari korupsi, lepas dari “white collar crime” dan “state organized crime” serta tidak menjadi irisan oligarki. Apakah KDM telah menjadi pemimpin yang patut diteladani dalam kehidupan keluarganya. Atau apakah KDM memang memiliki jiwa leadership yang sesungguhnya baik dalam pemerintahan, kemasyarakatan dan kehidupan keagamaannya. Bukan hanya sekedar menjadi tiktoker, youtuber, dan gemerlapnya media sosial lainnya, lalu melupakan amanat penderitaan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat perlu menelisik lebih jauh apakah KDM merupakan pemimpin substansi atau ilusi.
Penulis: Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia.
