Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

- Editor

Kamis, 19 November 2026 - 00:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi (Ist)

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Di tengah memanasnya bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, nama Sufmi Dasco Ahmad kembali dikaitkan dengan judi online. Bagi Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, itu bukan temuan baru. Itu daur ulang narasi lama yang diputar kembali tepat di momentum politik paling sensitif.

“Demokrasi membutuhkan keberanian mengkritik, tetapi juga kecerdasan untuk membedakan fakta dan prasangka. Sebuah tuduhan tidak berubah menjadi kebenaran hanya karena terus diulang. Jangan biarkan viralitas menggantikan pembuktian, jangan biarkan opini mengalahkan akal sehat, dan jangan biarkan kepentingan sesaat mengaburkan kepentingan bangsa,” tegas Haidar Alwi kepada Mediakarya, Rabu (19/11/2026)

Haidar bukan baru bersuara hari ini. Sejak April 2025, jauh sebelum Dasco diperbincangkan sebagai calon Wapres, ia sudah secara konsisten mengkritisi konstruksi pemberitaan mengenai Dasco dengan menitikberatkan pada fakta, etika jurnalistik, dan asas praduga tak bersalah. Sikap itu, kata dia, bukan reaksi karena perubahan situasi politik sesaat.

MPR RI menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Setelah rapat gabungan, MPR menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti. Dalam proses ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Nama Dasco kemudian menjadi salah satu figur yang diperbincangkan dan memperoleh dukungan dari sejumlah kalangan.

Di momentum itulah, pemberitaan lama Tempo dari April 2025 kembali diangkat dan berkembang menjadi tuduhan langsung di media sosial.

Laporan Tempo pada April 2025 mengaitkan nama Dasco dengan Golden Oasis Entertainment Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja berdasarkan profil pengalaman bisnis dalam laporan tahunan MNC Digital Entertainment 2022.

Namun, kata Haidar, pencantuman nama perusahaan dalam profil pengalaman bisnis tidak otomatis membuktikan kepemilikan, pengendalian operasional, ataupun keterlibatan dalam tindak pidana judi online. Setiap kesimpulan membutuhkan bukti tersendiri.

“Masyarakat perlu membedakan informasi korporasi, interpretasi jurnalistik, dan pembuktian hukum agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang melampaui fakta,” ujarnya.

Daur ulang narasi menjadi berbahaya ketika informasi lama diangkat kembali tanpa konteks yang utuh, kemudian interpretasi baru diperlakukan sebagai fakta baru. Dalam komunikasi politik, fenomena ini berkaitan dengan agenda setting, ketika suatu isu mendominasi perhatian publik dan menggeser pembahasan lain yang juga penting.

“Ketika seorang tokoh sedang diperhitungkan dalam kepemimpinan nasional, masyarakat perlu semakin cermat membaca informasi tentang dirinya. Jangan sampai laporan lama diberi kesan sebagai temuan baru, kemudian digunakan untuk membangun kesimpulan yang tidak didukung bukti. Politik yang bermartabat menguji kapasitas, gagasan, dan rekam jejak, bukan menjadikan pengulangan tuduhan sebagai alat penilaian,” tegas Haidar.

Pada 18 November 2026, Dasco menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco. Ia menegaskan pemberitaan Tempo tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online dan dirinya bukan objek utama laporan.

Dasco juga menyatakan akan berkonsultasi dengan pengacara mengenai unggahan media sosial yang secara langsung menuduhnya terlibat judi online berdasarkan penafsiran terhadap pemberitaan Tempo. Ia membantah melakukan doxing maupun intimidasi, sekaligus menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berbicara dan pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum.

Baca Juga:  Tuding PDIP Terlibat Judi Online, Pihak Budi Arie "Ngeles"

Haidar menilai klarifikasi itu memperlihatkan perbedaan mendasar antara isi pemberitaan jurnalistik dan interpretasi pihak lain terhadap pemberitaan. Media memiliki hak melakukan investigasi, tetapi pihak yang mengembangkan tuduhan langsung juga bertanggung jawab atas dasar dan kebenaran pernyataannya.

“Sebuah laporan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menyatakan seseorang terlibat tindak pidana apabila bukti yang mendukung kesimpulan itu belum tersedia,” kata Haidar.

Ruang digital membuat persoalan reputasi semakin kompleks. Satu potongan informasi dapat disebarkan berulang kali, diberi judul provokatif, kemudian diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat yang belum membaca sumber awal. Jumlah tayangan, komentar, dan pengulangan unggahan bukan ukuran kebenaran.

“Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tuduhan pidana membutuhkan pembuktian. Pers wajib menjaga integritas, masyarakat wajib menjaga kecermatan, dan penegak hukum wajib bekerja objektif. Kita tidak boleh membiarkan seseorang dihakimi oleh opini sebelum fakta diperiksa. Keadilan bukan milik kelompok politik tertentu, melainkan hak setiap warga negara,” tegas Haidar.

Di balik pertarungan reputasi itu, Haidar menempatkan pembicaraan mengenai Dasco dalam kerangka kepentingan strategis nasional. Presiden Prabowo membutuhkan dukungan kelembagaan dan komunikasi politik yang efektif untuk menjalankan agenda pemerintahan. Figur Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam membantu koordinasi pemerintahan dan menjaga kesinambungan kebijakan.

Dasco menjadi salah satu figur yang diperbincangkan karena pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian Partai Gerindra, serta keterlibatannya dalam komunikasi politik dan konsolidasi parlemen.

“Kemampuan menjembatani kepentingan pemerintah, partai politik, dan lembaga legislatif merupakan aspek penting dalam menilai kapasitas seorang figur nasional,” ujar Haidar.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang, tetapi proses pengambilan keputusan wajib menghormati kewenangan Presiden dan mekanisme konstitusional. Penentuan kepemimpinan nasional tidak boleh dikendalikan oleh tekanan viralitas ataupun spekulasi yang belum teruji.

Indonesia, kata Haidar, memiliki agenda pembangunan yang jauh lebih besar daripada pertarungan persepsi. Penguatan industri nasional, hilirisasi, kedaulatan ekonomi, penguasaan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan membutuhkan pemerintahan yang solid serta koordinasi antarlembaga yang efektif.

“Indonesia terlalu besar untuk kehilangan fokus hanya karena energi bangsa tersedot oleh pertarungan opini. Sufmi Dasco Ahmad perlu dinilai secara objektif berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kontribusinya. Setiap tuduhan terhadap siapa pun wajib diuji melalui bukti, bukan diperkuat dengan pengulangan,” pungkas Haidar.

“Presiden Prabowo membutuhkan dukungan politik yang sehat untuk memperkuat pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Mari menjaga rasionalitas, menghormati konstitusi, memperkuat persatuan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kegaduhan. Jangan biarkan daur ulang narasi mengalahkan fakta, jangan biarkan distorsi politik menghambat agenda nasional, dan jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan masa depan Indonesia,” tutupnya. (Ugy)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Peduli Perjuangan ASN Sufmi Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo
Koalisi Kompak Diam, Adi Suparto: Bukan Tidak Punya Kader, Tapi Takut Duduk di Kursi Panas Gibran
Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis
Prof. Ryaas Rasyid: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng
Kirim Surat ke Presiden Prabowo, DPD Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Tolak Pemindahan Badak Jawa
Pasca Penyadapan dan Mundurnya Gibran, Perang Opini Dua Kubu Ancam Persatuan Bangsa

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 00:50 WIB

Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

Rabu, 18 November 2026 - 18:31 WIB

Peduli Perjuangan ASN Sufmi Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo

Rabu, 18 November 2026 - 15:41 WIB

Koalisi Kompak Diam, Adi Suparto: Bukan Tidak Punya Kader, Tapi Takut Duduk di Kursi Panas Gibran

Rabu, 18 November 2026 - 11:35 WIB

Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis

Rabu, 18 November 2026 - 06:00 WIB

Prof. Ryaas Rasyid: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran

Berita Terbaru