JAKARTA, Mediakarya – Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, yang melakukan mutasi besar-besaran hanya sehari setelah dilantik bukan sebagai konsolidasi organisasi, melainkan regrouping sehaluan yang radikal.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut sangat terlihat sebagai gebrakan radikal pasca pelantikan memimpin Korps Bhayangkara.
“Pasalnya, hanya dalam waktu satu hari setelah disetujui DPR dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, lulusan Akpol 1994 tersebut langsung gerak cepat melakukan perombakan di pusat internal dengan menggusur pejabat-pejabat Polri lingkaran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kecuali Komjen Wahyu Hadiningrat mantan Astamarena yang kemudian menjadi Wakapolri,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Senin (5/10/2026).
Sugeng mencatat, unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Astamaops, Astamarena, AsSDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK serta pejabat unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam langsung diganti melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Tidak hanya di Mabes Polri, Kapolri baru juga merombak posisi di tingkat kewilayahan dengan mengganti 19 Kapolda dan merotasi struktur unsur pendukung lainnya seperti Kalemdiklat, Kasespim, hingga Gubernur Akpol. Total sebanyak 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di era Jenderal Listyo Sigit dicopot.
Menurut IPW, langkah tersebut tidak biasa dilakukan oleh seorang Kapolri yang baru dilantik untuk memimpin institusi sebesar Polri, jika tidak ada kekuatan politik di belakangnya.
“Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal. Hal ini telah dilakukan saat Kapolri baru dijabat oleh Jenderal Idham Azis dan juga Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Sugeng.
IPW membandingkan pola mutasi Kapolri sebelumnya. Saat Idham Azis diangkat menjadi Kapolri, membutuhkan waktu 7 hari untuk melakukan mutasi tanpa mengisi kursi strategis Kabareskrim yang ditinggalkannya. Barulah pada 6 Desember 2019 melalui surat nomor ST/3229/XII/KEP./2019.
Sementara, Listyo Sigit Prabowo membangun legitimasi terlebih dahulu dengan narasi Presisi sebelum menata elite organisasi pada 18 Februari 2021, dengan menempatkan Komjen Agus Andrianto sebagai Kabareskrim, Komjen Arief Sulistyanto sebagai Kabaharkam, Komjen Rycko Amelza Dahniel sebagai Kalemdiklat, dan Paulus Waterpauw sebagai Kabaintelkam.
“Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan di internal Polri,” katanya.
IPW menilai mutasi tersebut dapat merupakan degradasi kekuasaan internal tanpa degradasi pangkat. Beberapa nama yang disorot seperti Komjen Wahyu Widada, Irwasum Polri dimutasi menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN, Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP, Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP, hingga Kalemdiklat Komjen R.Z. Panca Putra menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.
Yang paling disoroti adalah pencopotan Irjen Pipit Rismanto yang belum tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat dan dimutasi ke Kementerian Hukum. IPW menduga pencopotan tersebut berkaitan dengan Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar untuk kontestasi politik 2029.
Di sisi lain, IPW melihat adanya pemasukan kelompok dari luar struktur, yakni dari BNN dan BIN. Di antaranya Brigjen Agus Dwi Hermawan menjadi Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim, Brigjen Deni Dharmapala menjadi AsSDM Kapolri, Brigjen Roy Hardi Siahaan menjadi Kapolda Jawa Tengah, serta Irjen Dedy Kusuma Bakti menjadi Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau, dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.
IPW menilai pola mutasi cepat tersebut tidak lepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tercermin dari proses pergantian Kapolri yang sangat cepat. Presiden mengirimkan Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR, dan hanya dalam sehari, pada 1 Oktober 2026, Komisi III DPR melakukan fit and proper test selama 22 menit dan menyetujui secara aklamasi, yang langsung dibawa ke Rapat Paripurna dan dilantik pukul 14.45 WIB di Istana Negara.
“Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama,” ujar Sugeng.
IPW pun mengingatkan Kapolri baru untuk tidak melakukan gebrakan radikal kecuali ada alasan objektif dan kuat, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana, agar soliditas dan solidaritas organisasi tetap terjaga melalui merit system.
Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri belum memberikan keterangan resmi terkait penilaian IPW tersebut. (Agng)
