JAKARTA, Mediakarya – Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kabareskrim yang baru Komjen Pol Asep Safrudin memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Inisiator GNK Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengungkapkan, dukungan Kapolri terhadap para penyidik di KPK yang di antaranya merupakan anggota Polri diperlukan agar integritas tetap terjaga dalam menjalankan tugas pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
“GNK meminta di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, penyidik Polri yang ada di KPK agar menjaga integritasnya dan jangan mau diintervensi oleh pihak manapun,” ujar Habib Syakur kepada Mediakarya di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Habib Syakur juga menyinggung kasus dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan politisi Golkar Fahd A Rafiq. Dalam kasus tersebut, KPK telah mengamankan empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, Nusron disebut-sebut diduga ikut terlibat terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
“Kami menduga ada intervensi dari kelompok tertentu dalam kasus yang melibatkan dua kader NU tersebut. Baik dalam kasus kuota haji maupun kasus di ATR/BPN,” katanya.
Oleh karena itu, GNK meminta penyidik Polri yang bertugas di KPK tidak takut terhadap intervensi.
“Termasuk segera memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid guna dimintai keterangannya dalam kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Dengan dipanggilnya yang bersangkutan, setidaknya menjawab pertanyaan publik di tengah isu adanya intervensi dari organisasi keagamaan tertentu,” tambah Syakur.
Terkait dugaan adanya aliran uang ke Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Syakur meminta KPK membuktikan secara hukum agar kasus tersebut tidak menjadi bola liar.
“Jika dugaan itu dibiarkan terus menggelinding, dikhawatirkan berdampak negatif terhadap organisasi NU itu sendiri,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang didapat dari internal KPK, sejumlah penyidik dari institusi kepolisian mengeluhkan banyaknya kasus yang diduga diintervensi oleh petinggi KPK, sehingga tidak sesuai harapan publik.
“Berdasarkan informasi dari internal, mereka itu sudah patah semangat dengan permasalahan kuota haji, yang mana fakta persidangan dengan BAP itu berbeda. Saya menduga ada oknum-oknum yang memiliki kedekatan secara personal dengan petinggi ormas tertentu mengintervensi penyidikan tersebut,” katanya.
Begitu juga terkait dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, sejumlah oknum diduga melobi penyidik di KPK agar kasus tersebut tidak melebar hingga level menteri.
“Intinya Kapolri yang baru, Jenderal Suyudi, bersama Wakapolri yang baru, Jenderal Wahyu Hadiningrat, dan bersama Kabareskrim Asep Safrudin mendorong anggotanya di KPK agar tidak boleh takut dengan intervensi. Kapolri harus melindungi anak buahnya yang ditugaskan di KPK,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK, Kementerian ATR/BPN, maupun pihak-pihak yang disebutkan terkait dugaan tersebut. (Ugy)
