JAKARTA, Mediakarya – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola tiga program prioritas yang kini menjadi sorotan publik: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan dana transfer ke daerah.
Menurutnya, perbaikan ini mendesak untuk menjawab kritik publik yang keras sekaligus memastikan program triliunan rupiah itu benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar jargon politik.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2026).
MBG Harus Diperketat, Anggaran Disebut Dirasonalisasi Jadi Rp240 Triliun
Terkait MBG, Ahmad menegaskan program tersebut penting dan merupakan bukti kepedulian Presiden. Namun ia mengakui tata kelolanya bermasalah dan harus diperketat.
“Pengawasan anggaran dan pelaksanaannya harus diperkuat, sementara setiap penyimpangan perlu ditindak sesuai hukum. Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden,” ujarnya.
Ia menyebut anggaran program tersebut telah dirasionalisasi dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun. Angka ini masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi.
Koperasi Desa Merah Putih Mangkrak? Golkar Minta Segera Dioperasikan
Sikap lebih keras dilontarkan Ahmad terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mendesak pemerintah mempercepat operasional koperasi yang digadang-gadang menjadi tulang punggung distribusi logistik desa tersebut.
Menurut Ahmad, KDMP berpotensi mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik desa, namun hingga kini manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa program andalan tersebut dinilai masih mangkrak di lapangan.
Pemda Manja Transfer Pusat, PAD Hanya 10 Persen
Sorotan paling tajam diarahkan pada dana transfer ke daerah. Ahmad membongkar fakta pahit: banyak pemerintah daerah masih sangat manja dan tergantung pada pusat.
Ia menyebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak daerah masih hanya sekitar 10 persen dari APBD.
“Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal,” katanya.
Ia juga melontarkan kritik pedas terhadap gaya komunikasi pemerintah. Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang karena berpotensi memperburuk persepsi masyarakat dan memicu disinformasi.
Menurutnya, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah belum mendapat perhatian yang sepadan akibat lemahnya sosialisasi dan beredarnya informasi yang keliru.
Di bidang reforma agraria, Ahmad menilai kebijakan pemerintah juga tidak boleh hanya seremoni bagi-bagi sertifikat. Penyelesaian konflik agraria, harmonisasi data pertanahan, dan kebijakan satu data antarkementerian menjadi pekerjaan rumah yang belum beres.
Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad menilai satu-satunya kebijakan yang masih menunjukkan keberpihakan nyata adalah mempertahankan subsidi dan kompensasi energi.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo harus berujung pada perbaikan nyata, bukan pencitraan. Transparansi anggaran dan penguatan pengawasan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik yang mulai tergerus. (Ugy)
