Ini Peringatan Keras Jokowi Terhadap Pejabat Yang Memperlambat Pelayanan Publik

- Editor

Rabu, 29 Desember 2021 - 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Ist)

Presiden Joko Widodo (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa pelayanan publik yang buruk dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara.

Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengimbau  penyelenggara publik harus semakin baik, responsif, dan cepat.

“Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” jelas Jokowi dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 secara virtual, Rabu (29/12/2021).

Dikatakannya, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif.

“Saya tidak ingin penyelenggara pelayanan publik merasa cepat puas dengan apa yang telah dikerjakan,” katanya.

Oleh karena situasi terus berubah, penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja.

Cara penyelenggara pelayanan publik dalam berpikir, bekerja, dan merespons harus berorientasi pada hasil pelayanan yang prima.

Baca Juga:  Jokowi Menilai Petisi Akademisi Bagian dari Demokrasi

Menurut Jokowi, pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, tetapi perlu komitmen, upaya bersama dan sinergitas antarlembaga.

Diperlukan pula ikhtiar berkelanjutan, disiplin, transformasi sistem dan tata kelola, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani,” ucap Jokowi.

Di masa pandemi seperti sekarang ini, lanjut Jokowi, penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi. Memanfaatkan lebih banyak teknologi dan digitalisasi pelayanan, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.

Upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi, kata dia, dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik.

Presiden ingin Indonesia mewujudkan birokrasi kelas dunia di semua tingkatan di seluruh Indonesia

Oleh karenanya, diperlukan inovasi digital yang inklusif serta digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas.

“Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini di semua lembaga,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Peduli Perjuangan ASN Sufmi Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo
Koalisi Kompak Diam, Adi Suparto: Bukan Tidak Punya Kader, Tapi Takut Duduk di Kursi Panas Gibran
Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis
Prof. Ryaas Rasyid: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng
Kirim Surat ke Presiden Prabowo, DPD Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Tolak Pemindahan Badak Jawa
Pasca Penyadapan dan Mundurnya Gibran, Perang Opini Dua Kubu Ancam Persatuan Bangsa

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:31 WIB

Peduli Perjuangan ASN Sufmi Dasco Figur Paling Tepat Dampingi Prabowo

Rabu, 18 November 2026 - 15:41 WIB

Koalisi Kompak Diam, Adi Suparto: Bukan Tidak Punya Kader, Tapi Takut Duduk di Kursi Panas Gibran

Rabu, 18 November 2026 - 11:35 WIB

Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis

Rabu, 18 November 2026 - 06:00 WIB

Prof. Ryaas Rasyid: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Berita Terbaru