BOGOR, Meduakarya — Muncul dugaan pelanggaran aturan terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2026 di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dugaan itu menyangkut penempatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Endang Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa Ketua TPK wajib berasal dari unsur kemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Kepala Dusun. Aturan tersebut ditetapkan untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta menjamin pelaksanaan Bankeu berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, penempatan perangkat desa sebagai Ketua TPK dinilai tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam pertanggungjawaban kegiatan.
Penjabat Kepala Desa Cibeureum, Ahmad Arbik, mengakui adanya kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa penataan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat dinamika dan kultur yang telah terbentuk sebelumnya. Meski demikian, pihaknya menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan bertahap ke depan.
Sementara itu, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor menegaskan Perbup Nomor 48 Tahun 2025 telah disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pemerintah desa. Pihaknya mengecam jika masih ada penyelenggara pemerintahan desa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, kami tidak akan segan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk, penggantian Ketua TPK yang tidak memenuhi syarat akan segera dilakukan,” tegas Subkon Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Bogor, Achmad Munawar, kepada harnasnews.com.
Pihak DPMPD meminta seluruh pemerintah desa untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kepercayaan dan tertib administrasi penggunaan dana publik.
Terpisah Sekjen LSM MPHP, Ariful Zaenal Abidin sangat menyayangkan pihak DPMD Kabupaten Bogor tidak teliti dalam memverifikasi proposal pengajuan program tersebut, sehingga komposisi TPK yang di isi masih orang lama .
“Ini jelas keteledoran,” katanya. (Ded)











