Diduga Pelaksanaan Bankeu di Desa Cibeureum Bogor Menyalahi Aturan

- Editor

Rabu, 18 November 2026 - 12:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, Meduakarya — Muncul dugaan pelanggaran aturan terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2026 di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dugaan itu menyangkut penempatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Endang Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa Ketua TPK wajib berasal dari unsur kemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Kepala Dusun. Aturan tersebut ditetapkan untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta menjamin pelaksanaan Bankeu berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penempatan perangkat desa sebagai Ketua TPK dinilai tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam pertanggungjawaban kegiatan.

Penjabat Kepala Desa Cibeureum, Ahmad Arbik, mengakui adanya kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa penataan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat dinamika dan kultur yang telah terbentuk sebelumnya. Meski demikian, pihaknya menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan bertahap ke depan.

Baca Juga:  DPRD Kepri Minta APH Tindak Tegas Pemasok Sapi Ilegal di Batam

Sementara itu, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor menegaskan Perbup Nomor 48 Tahun 2025 telah disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pemerintah desa. Pihaknya mengecam jika masih ada penyelenggara pemerintahan desa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, kami tidak akan segan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk, penggantian Ketua TPK yang tidak memenuhi syarat akan segera dilakukan,” tegas Subkon Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Bogor, Achmad Munawar, kepada harnasnews.com.

Pihak DPMPD meminta seluruh pemerintah desa untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kepercayaan dan tertib administrasi penggunaan dana publik.

Terpisah Sekjen LSM MPHP, Ariful Zaenal Abidin sangat menyayangkan pihak DPMD Kabupaten Bogor tidak teliti dalam memverifikasi proposal pengajuan program tersebut, sehingga komposisi TPK yang di isi masih orang lama .

“Ini jelas keteledoran,” katanya. (Ded)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Karolog Polda Sumbar Kombes Tunggul Sinatrio Wujudkan Polisi Bersama Masyarakat Lewat Subuh Keliling
Kang Joker Geram! Wakil Wali Kota Bandung Ditantang Buka Suara, Jangan Bersembunyi di Balik Pengacara
Waspadai ATHG di Dunia Maya, DPRD Lampung dan Ken Setiawan Ajak Warga Lawan Propaganda Adu Domba di Medsos
LBH TOHO TNR Soroti Penggunaan APBD 2026 Nias Selatan untuk Fasilitas Instansi Vertikal Miliiaran Rupiah
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng
LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II
LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:42 WIB

Diduga Pelaksanaan Bankeu di Desa Cibeureum Bogor Menyalahi Aturan

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIB

Kang Joker Geram! Wakil Wali Kota Bandung Ditantang Buka Suara, Jangan Bersembunyi di Balik Pengacara

Rabu, 18 November 2026 - 06:30 WIB

Waspadai ATHG di Dunia Maya, DPRD Lampung dan Ken Setiawan Ajak Warga Lawan Propaganda Adu Domba di Medsos

Selasa, 17 November 2026 - 20:17 WIB

LBH TOHO TNR Soroti Penggunaan APBD 2026 Nias Selatan untuk Fasilitas Instansi Vertikal Miliiaran Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Berita Terbaru