JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI, Agus Wahid, menilai dua kebijakan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam setengah bulan terakhir sebagai kebijakan yang paradoks dari kacamata kepentingan rakyat.
“Dua kebijakan yang sangat paradoks, setidaknya dari kacamata nurani dan kepentingan rakyat. Itulah dua reshuffle yang dilakukan Prabowo dalam setengah bulan terakhir ini,” ujar Agus, Sabtu (3/10/2026).
Ia menyoroti pertama, pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September lalu. Kedua, pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru pada 1 Oktober menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat lebih dari lima tahun.
Menurut Agus, pengangkatan Kapolri baru awalnya diharapkan membawa angin segar agenda penegakan hukum. Namun harapan itu dinilai berlebihan karena Listyo Sigit Prabowo tidak sepenuhnya keluar dari kekuasaan.
“Landasannya, pencopotan Listyo Sigit Prabowo tidak serta-merta habis kekuasaannya. Dia hanya dipindahkan posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Memang posisinya relatif tak sepowerful sebelum tercopot dari Kapolri. Tapi, Listyo tetap dalam inner circle istana,” katanya.
Dalam waktu bersamaan, Presiden juga memutasi Dudung Abdurahman dari Kepala KSP menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Djamari Chaniago.
Agus menilai, reaksi publik atas pencopotan Purbaya begitu meluas. Ia mengklaim berdasarkan pantauan platform digital, dari 187,7 juta pengguna smartphone di Indonesia, sekitar 157 juta jiwa atau 83,7% menunjukkan kekecewaan dan empati terhadap sosok yang dikenal sebagai Menteri ‘cowboy’ tersebut, dengan 98 juta di antaranya menyatakan simpati.
Ia mengaitkan kekecewaan publik itu dengan dugaan faktor pemicu pencopotan, yakni pasca sidak Purbaya terhadap 40 pabrik baja milik PMA China yang diduga tidak taat pajak.
Di sisi lain, reposisi Listyo dan Dudung dinilai akan berkorelasi langsung terhadap ruang gerak Kapolri baru dalam penegakan hukum.
Agus menyebut kedua pejabat tinggi tersebut dalam analisanya memiliki keterkaitan dengan peristiwa kemanusiaan masa lalu, seperti kasus 6 laskar FPI di Km 50 Tol Cawang-Cikampek pada 7 Desember 2020 dan kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan analisis pribadi narasumber.
“Posisi itu pula yang membuat Kapolri relatif dilema untuk bertindak pro-justisia,” ujar Agus, termasuk terkait polemik dugaan ijazah yang ia sebut berpotensi berimplikasi pada keamanan nasional.
Ia menilai, Kapolri baru Suyudi Ario Seto dalam fit and proper test di DPR lebih menekankan pembenahan internal dan meritokrasi. Langkah itu dinilai bagus, namun publik juga membutuhkan sikap tegas yang pro-justisia.
Menurut Agus, motif di balik penempatan Listyo dan Dudung adalah strategi kooptasi untuk meredam potensi konflik.
“Jika direshuffle tanpa posisi, kedua manusia itu tetap membahayakan keamanan Prabowo. Keduanya bisa menjadi komandan baru jika terjadi prahara politik,” ucapnya.
Ia menambahkan, dengan tetap berada di dalam kabinet dan KSP, Presiden masih bisa mengontrol dan mengendalikan potensi prahara yang disinyalir sejumlah pihak.
Namun, Agus menegaskan, strategi tersebut hanya untuk kepentingan kekuasaan semata, sementara rakyat menghendaki supremasi hukum yang konkret.
“Idealnya reshuffle dilakukan untuk pemulihan kondisi, dari sisi ekonomi, politik dan lainnya. Agar negara segera bangkit dari keterpurukan dan kekacauan hukum. Tapi yang terjadi adalah kebijakan pat-gulipat untuk mengamankan posisinya,” pungkasnya.
Pandangan tersebut merupakan analisis politik dari Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati UI. Hingga berita ini diturunkan, Istana dan pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas penilaian tersebut. (Mam)
