JAKARTA, Mediakarya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukum, HAM dan Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan tajam menanggapi dugaan keterkaitan antara penyadapan dengan makar.
Yusril menegaskan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan sekadar keyakinan. “Kalau soal ini kita enggak bisa pakai ‘aku yakin, enggak aku yakin’. Karena hukum itu didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti,” tegas Yusril saat memberikan sambutan di kampus UI, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kapolri akan mengumumkan hasil pengusutan tersebut. “Dan saya kira dalam waktu yang enggak terlalu lama, Pak Kapolri akan umumkan,” ujar Yusril.
Presiden Perintahkan: Buka Semua
Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah tegas agar tidak ada yang ditutupi dalam pengusutan dugaan penyadapan ini.
“Dan Pak Presiden mengatakan, ‘Buka semua. Jangan ada yang dihalang-halangi, jangan ada yang ditutupi. Buka semua’,” kata Yusril.
Nantinya, kata Yusril, publik akan mengetahui siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang, atau dalam bahasa hukumnya siapa aktor intelektualnya.
“Nanti akan ketahuan siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang. Kalau bahasa hukumnya, siapa aktor intelektual. Ke mana arahnya ini?” ungkap Yusril.
Menyadap Itu Sendiri Sudah Kejahatan
Yusril menegaskan, perbuatan menyadap itu sendiri sudah merupakan kejahatan, terlepas dari apa pun motifnya.
“Menyadap itu sendiri sudah merupakan kejahatan. Saya menyadap Bujuk, ya. Teman saya sendiri. Itu pun sudah kejahatan. Ngapain lu nyadapin Bujuk? Buat seru-seruan doang? Enggak bisa. Menyadap itu sendiri sudah merupakan kejahatan,” tegas Yusril.
“Kalau Bujuk saja saya sadap sudah merupakan kejahatan, apalagi Presiden yang saya sadap. Ada apa? Masa orang nyadap Presiden main-main?” lanjutnya.
Yusril mempertanyakan jika penyadapan terhadap Presiden dilakukan bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus-menerus sejak menjadi Presiden sampai hari ini.
“Kalau sekali dua disadap, biasa. Tapi kalau sejak jadi Presiden sampai hari ini terus-menerus disadap nonstop, ya. Kita mengatakan, ‘Ada apa?’ Apa maksud, apa tujuan?” ujar Yusril.
End User Dimatikan Sendiri
Yusril mengutip keterangan Kapolri pada waktu rapat dengan Komisi III DPR, bahwa sampai detik itu, yang baru diketahui adalah end user dari hasil penyadapan itu dimatikan sendiri oleh mantan Kapolri.
“Yang dikatakan Pak Kapolri pada waktu rapat dengan Komisi III DPR sampai detik ini, ya. Yang baru kami ketahui sampai detik ini, end user dari hasil penyadapan itu dimatikan sendiri oleh mantan Kapolri. Ya. Sampai detik itu,” kata Yusril.
Beberapa hari kemudian, kata Yusril, sudah nyata keterkaitan pasal-pasal penyadapan dengan pasal-pasal makar.
“Berapa hari kemudian? Sudah nyata keterkaitan pasal-pasal penyadapan dengan pasal-pasal makar,” sebut Yusril.
Yusril menjelaskan, makar tidak harus dimaknai sempit sebagai upaya membunuh Presiden.
“Mungkin kalau makar dalam membunuh Presiden tidak sampai ke sana. Tapi kalau makar dalam artian membuat Presiden itu lumpuh dan tidak berdaya, tidak dapat mengambil keputusan-keputusan penting, itu sudah terkategorikan sebagai suatu perbuatan makar,” ucap Yusril.
Ia mencontohkan informasi yang sementara baru diungkap, yakni enam kali Presiden mau mengganti Kapolri, terhalang terus karena semua rencananya diketahui.
“Yang sementara baru diungkap ini, enam kali Presiden mau mengganti Kapolri, terhalang terus karena semua diketahui rencananya. Nah itu artinya kepentingan beliau sendiri,” ujar Yusril.
“Lebih jauh daripada itu sebenarnya. Saya kira ini cepat atau lambat akan terungkap lah,” lanjutnya. (Hb)











