“Hal ini mendesak dilakukan audit karena AMTI menduga mereka memanfaatkan fasilitas ini untuk mengalirkan produknya ke pasar dalam negeri sehingga mengganggu iklim berusaha industri tekstil yang berada di luar kawasan tersebut,” ujar Daud.
Lanjut Daud AMTI yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan pedagang tekstil ini mengkritik dua asosiasi tekstil ini yang terus mengkritisi pemerintah tetapi kami juga meyakini pelaku industri tekstil semuanya berada di asosiasi ini jadi kesimpulanya narasi negatif yang terus digencarkan ke Pemerintah merupakan praktik buang badan agar mereka tidak disalahkan karena industri tekstil setlama 8 delapan tahun terakhir hingga 2024 mengalami keterpurukan.
“PHK bahkan tutup pabrik yang notabene merupakan industri tekstil anggotanya sendiri termasuk bentuk lain buang badan gagal bayar hutang juga mis-manajemen dan pengalihan hutang bank yang seharusnya memperkuat industri tekstil dialihkan ke sektor lain yang dianggap menguntungkan, ungkap Daud.
