Umbu Rudi mendorong pemerintah melarang keterlibatan pihak ketiga yang tidak tersertifikasi. Pemerintah, kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan agar hanya menugaskan penagih yang memiliki legalitas. Debt collector tanpa sertifikat profesi, menurut dia, harus dikategorikan sebagai pelaku ilegal dan dapat diproses secara pidana jika melakukan penarikan paksa.
Penetapan Pengadilan Wajib Dilibatkan
Putusan MK telah menegaskan bahwa grosse akta fidusia bukan dasar eksekusi otomatis. Untuk itu, Umbu Rudi menilai pemerintah perlu memastikan implementasi di lapangan. Ketika debitur menolak menyerahkan kendaraan, eksekusi wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan, bukan inisiatif sepihak perusahaan pembiayaan atau petugas lapangan.
Kebutuhan Perjanjian Fidusia yang Adil
Ia juga menyoroti banyaknya klausula baku dalam perjanjian fidusia yang menguntungkan perusahaan pembiayaan. Umbu Rudi meminta OJK membuat format standar perjanjian agar konsumen terlindungi dari klausula yang memberikan hak penarikan sepihak maupun pembebanan biaya tambahan yang tidak wajar.
