Ia juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja formal dan pelatihan kerja bersertifikat, khususnya bagi generasi muda dan kelompok usia produktif. Menurutnya, bantuan sosial perlu diimbangi dengan kebijakan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan kepastian penghasilan.
Di sisi lain, Demokrat mengingatkan penyusutan APBD berpotensi memengaruhi realisasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI, seperti peningkatan kesejahteraan RT/RW, perluasan jaringan CCTV, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembangunan balai kerja.
“Penyusutan anggaran juga berpotensi berdampak pada agenda transformasi Jakarta menuju Kota Global. Karena itu, kami berharap dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke depan bisa lebih optimal,” tegas Mujiyono.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan APBD 2026 akan dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dasar yang belum tuntas. Fokus anggaran tetap diarahkan pada lima isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jakarta.
