DKI  

Bikin Gaduh Kalangan Pelaku Usaha, KPJ Desak Gubernur Pramono Kaji Ulang SE Sekda 28/SE/2024 dan SE BPPBJ 11/SE/2024

“Yaitu Pejabat Pengadaan yang ditetapkan ternyata masih bersifat terpusat/ tersentralisasi akibatnya 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan melayani seluruh kebutuhan pengadaan barang/jasa PD/UKPD yang jumlahnya ratusan ribu paket pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan DPA TA 2025,” ujar Amos dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7).

Kondisi pemberlakuan SE tersebut lanjut Amos telah menimbulkan kegaduhan di lingkungan para Pelaku Usaha/Penyedia dan terjadi keterlambatan pelaksanaan paket pekerjaan hampir diseluruh PD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan risiko turunya reputasi Pemeritah Provinsi DKI Jakarta.

“Berdasarkan temuan atau permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, perlunya para pihak mempertimbangkan referensi hukum diatas pada angka 1 huruf b. yaitu Perpres 46/2025 pada Pasal 9 ayat 1 huruf f2. yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menyesuaikan prosedur / tata cara / tahapan pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa kewenangan penuh terhadap penyesuaian kebijakan proses pengadaan sesuai amanat Perpres 46/2025 dimiliki oleh Pengguna Anggaran sehingga dalam menetapkan kebijakan proses pengadaan perlu melibatkan Pengguna Anggaran yang berada di PD/UKPD sebagai pemangku kepentingan utama,” ujarnya lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *