JAKARTA, Mediakarya – Penundaan rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta menuai sorotan tajam dari Center for Budget Analisis (CBA). Penundaan tersebut mencuat dalam rapat antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/12/2025).
Dalam rapat itu, Badan Kesbangpol DKI Jakarta meminta agar proses rekrutmen FKDM ditunda. Alasannya, mekanisme rekrutmen yang berjalan saat ini dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras. Ia menilai penundaan ini justru membuka pertanyaan besar terkait penggunaan anggaran negara.
“Waduh, enak sekali dong Badan Kesbangpol DKI Jakarta bisa seenaknya menghabiskan duit tanpa ada hasil apa pun,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Uchok mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025 terdapat alokasi dana sebesar Rp260.400.000 untuk honorarium Tim Seleksi FKDM. Menurutnya, anggaran tersebut berpotensi habis percuma akibat proses rekrutmen yang dilakukan secara asal tunjuk dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
“Anggaran untuk Honorarium Tim Seleksi FKDM sebesar Rp260,4 juta bisa habis hanya gara-gara Kesbangpol DKI asal menunjuk, seperti memilih raja-raja kecil, tanpa melibatkan masyarakat,” tegas Uchok.
Lebih jauh, CBA mendesak DPRD DKI Jakarta agar tidak berhenti pada keputusan penundaan rekrutmen FKDM semata. Uchok meminta agar DPRD juga mendorong dilakukannya audit terhadap realisasi anggaran seleksi FKDM serta meminta penjelasan langsung dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Matsani.
“Jangan hanya menunda rekrutmen. DPRD DKI Jakarta juga harus mengaudit realisasi anggaran seleksi FKDM dan meminta penjelasan dari Kepala Kesbangpol,” ujarnya.
Uchok menegaskan, setiap rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan tetap harus dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan DPRD DKI Jakarta agar tidak bersikap pasif.
“Kalau sudah ada realisasi anggaran atau duit yang sudah habis, itu harus dipertanggungjawabkan oleh Muhammad Matsani. DPRD DKI jangan cuma diam saja, harus didesak untuk buka-bukaan,” katanya.
CBA juga menyoroti minimnya transparansi terkait Tim Seleksi FKDM. Menurut Uchok, dalam dokumen anggaran tidak dijelaskan secara rinci jumlah anggota tim seleksi, mekanisme kerja, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses seleksi tersebut.
“Anggaran Honorarium Tim Seleksi FKDM ini seperti gelap gulita. Tidak tercantum berapa orang tim seleksi, bagaimana mekanismenya, dan siapa saja yang merekrut atau direkrut,” lanjutnya.
Bahkan, Uchok menilai ketertutupan tidak hanya terjadi pada seleksi anggota FKDM, tetapi juga pada pembentukan Tim Seleksi FKDM itu sendiri.
“Jadi bukan cuma seleksi anggota FKDM yang tertutup, seleksi Tim Seleksi FKDM juga tertutup. Atau memang sengaja ditutupi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta,” pungkas Uchok Sky Khadafi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta terkait kritik dan tuntutan audit anggaran yang disampaikan oleh CBA.
