- Apakah cakupan kontrak handover benar-benar sesuai standar internasional?
- Apa bukti bahwa transfer pengetahuan telah dilakukan dengan lengkap?
- Apakah konsultan asing (PwC, Accenture, Deloitte) ikut menyusun ToR yang mengarah ke vendor tertentu?
- Apakah kemampuan 24 orang expert external sudah teruji dan apa background mereka?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, ini prosedur standar proyek TI negara. Justru aneh bila tidak pernah ditanyakan selama bertahun-tahun!
Coretax, antara harapan reformasi dan risiko etalase rapuh
Coretax bukan kendaraan jelek. Ia hanya belum sepenuhnya dirakit, belum diuji di jalan raya, dan belum diisi bensin yang benar. Perbaikan memang ada. Itu fakta. Tetapi perbaikan parsial tidak sama dengan kesiapan total, terlebih adanya handover di saat masa kritis. Jika serah terima dipaksakan hanya demi memenuhi tenggat waktu, negara berisiko menghadapi gangguan nasional saat musim SPT 2026.
Lazimnya dalam pembangunan sebuah sistem akan ada beberapa fase menuju sistem yang stabil:
- Fase masa stabilisasi, belajar dari banyak negara seperti Australian Tax Office (ATO) dari saat pertama kali digunakan secara masif masih membutuhkan 18 bulan untuk mencapai titik stabil.
- Fase selanjutnya masuk dalam masa Operation & Maintenance, ini sangat krusial karena sistem dan infrastruktur akan diukur secara keseluruhan dan ini membutuhkan waktu dan expert yang mumpuni.
Indonesian Audit Watch menegaskan, sebelum menekan tombol serah terima, buka dokumennya, audit sistemnya, umumkan metriknya. Jangan ulangi kesalahan awal Coretax yakni tergesa-gesa, minim transparansi, dan komunikasi publik yang tercecer serta pastikan seluruh aparatur Pajak bersiap, terlebih peran humas, layanan pengaduan halo pajak sudah harus mengantisipasi terhadap semua kemungkinan.
Ingat !! Negara tidak boleh mengganti sistem lama dengan pajangan digital yang rapuh. Beban itu akan jatuh ke 14 juta wajib pajak dan reputasi keuangan negara.
