JAKARTA, Mediakarya – Komisi II DPR menyepakati rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bersyukur terhadap fraksi-fraksi atas keputusan tersebut. Di mana, keputusan itu menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai rencana.
“Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak,” kata Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR, Rabu (15/3/2023).
Ia mengatakan, jika Komisi II menolak rancangan Perppu Pemilu, penundaan Pemilu 2024 bisa menjadi konsekuensinya. Sebab, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan baru untuk mencabut Perppu tersebut.
