Lebih lanjut, Pantas menambahkan bahwa keterbukaan dalam pelaporan kekayaan adalah langkah nyata untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat tidak hanya berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi juga didasarkan pada prinsip integritas. Dengan LHKPN yang dilaporkan secara berkala, kami berharap dapat menjadi contoh bagi anggota DPRD lainnya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya lagi.
Kata Pantas LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang transparan.
“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta juga mendorong seluruh anggota DPRD lainnya untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh KPK,” bebernya.
