“Mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya proses Pemilu Kepala Daerah khususnya di Jakarta untuk benar benar berjalan demokratis tanpa meninggalkan prinsip LUBER dan JURDIL,” ujarnya penuh semangat.
Menurut ketua DPC PDIP Jakarta Timur ini menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pribadi yang bersangkutan merupakan perbuatan tindak pidana, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 (G) ayat 1, UUD 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi Pasal 65 dan Pasal 67 dan Pasal 185A UUD Pilkada.
“Berdasarkan hal hal tersebut diatas meminta KPU Provinsi DKI Jakarta untuk eliminasi calon kepala daerah tersebut,” tegasnya berapi-api. (dri)
