Tabayun itu dinilai penting, karena keterlibatan NU secara kelembagaan dalam kegiatan partai politik di kedua kabupaten tersebut telah menjadi isu publik yang secara jelas bertentangan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU, NU tidak boleh menjadi alat atau diperalat untuk kepentingan politik praktis.
“NU secara kelembagaan tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.
Atas kejadian tersebut, Ketua PCNU Sidoarjo dan Ketua PCNU Banyuwangi menyerahkan laporan tertulis kepada Ketum PBNU berisi uraian tentang kronologi peristiwa yang disertai dengan penjelasan terkait lainnya. Selain laporan tertulis, kedua Ketua PCNU juga menyampaikan klarifikasi (tabayun) secara lisan.
Melansir laman resmi nu.or.id, menanggapi laporan tersebut, Gus Yahya menilai bahwa laporan tertulis dan penjelasan secara lisan yang disampaikan telah memberikan gambaran tentang dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis.
