Kritik juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan karena minimnya transparansi dalam pelaporan program dan alokasi anggaran. Tidak adanya publikasi data penerima BOS, PKBM aktif, serta hasil monitoring dan evaluasi tahunan, menimbulkan kecurigaan adanya praktik tertutup yang rawan diselewengkan.
Penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi
Menanggapi dugaan penggelembungan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Kesetaraan (BOSP) PKBM, Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Eri Yuanawati, M.Pd., membantah tudingan tersebut.
“Sekolah PKBM itu berbeda dengan sekolah formal, bahwa penerima BOSP di PKBM itu batas usia 24 tahun. Sementara jumlah yang terdaftar di Dapodik memang banyak, jadi ada ketidaksinkronan karena semua usia masuk di data Dapodik. Mungkin itu yang mereka anggap fiktif dan ada penggelembungan,” cetus Eri Yuanawati.
Di tengah banyaknya tantangan ini, publik berharap reformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kota Sukabumi, baik dari sisi kelembagaan, pengawasan, maupun keterlibatan masyarakat sipil, dapat segera dilakukan. HMI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan kontrol sosial demi menjaga integritas pendidikan di daerah. (eka)
