JAKARTA, Mediakarya – Perayaan kemerdekaan kerap kali dihadapkan pada permasalahan serius. Di mana sebagian masyarakat masih merasakan himpitan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang tinggi, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan layak yang membuat arti kesejahteraan terasa jauh dari kenyataan.
Direktur eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur menilai bahwa bangsa Indonesia telah lama kehilangan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.
“Apakah pantas merayakan kemerdekaannya bahkan sehari setelah proklamasi dikumandangkan hingga setelah delapan puluh satu tahun lamanya,” ujar Yusuf kepada Mediakarya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Yusuf menyarankan, di tengah euforia dan gegap gempita negara merayakannya, ada baiknya bangsa ini menyusuri lebih dalam makna kemerdekaan RI ke-81 tahun dan jika memang patut dirasionalisasikan dengan realitas kekinian.
“Sepertinya penting dan mendesak dirasa untuk segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia menyimak percakapan Tan Malaka di hadapan Soekarno, Mohamad Harta, dan KH. Agus Salim, sewaktu lima bulan lebih dari dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang patut menjadi refleksi dan evaluasi agar bisa memahami republik ini seutuhnya,” beber Yusuf.
Selanjutnya Yusuf juga mengutip pernyataan Tan Malaka, bahwa kemerdekaan yang dirancang hingga terjadi saat ini sejatinya bukan untuk kemaslahatan bersama.
“Menurut pandangan Tan Malaka, kemerdekaan yang ada saat ini hanya diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Bahkan beliau pernah mengugkapkan pada Soekarno bahwa Indonesia belum merdeka, karena merdeka haruslah 100 persen,” kata Yusuf.
Yusuf menyebut, bahwa sudah 81 tahun bangsa Indonesia merdeka, selama itu propaganda kesejahteraan terus dikumandangkan segelintir elit. Rakyat kerap dijejali mimpi-mimpi dan harapan pada kehidupan makmur, adil, dan sentosa.
Faktanya, kalangan tertentu dan sedikit itu kaya-raya, sebagian besar lainnya hidup dalam besutan kebodohan dan kemiskinan.
“Kami menilai bahwa itu lebih dari sekadar penguasaan materi, bahkan tak ada ruang untuk tempat bersemayam nurani. Kekuasaan kolonialisme dan imperialisme modern itu tak melulu mewujud orang asing, ia hadir sebagai saudara sendiri, sebangsa dan setanah air,” ujar dia.
Menurut Yusuf, dalam wajah pemerintah dengan keragaman habitat distorsi para pejabat pemangku kepentingan publik. Konstitusi dan demokrasi diperalat sebagai mekanisme formal untuk memenuhi syahwat harta, tahta, dan kuasa.
Lalu dengan angkuhnya, para penyelenggara negara mempertontonkan sikap dan tindakan sewenang-wenang dan penuh kebiadaban. Menggunakan apa saja untuk menunjukkan mereka lebih kuat, lebih menentukan dan bisa mengatur apa saja di hadapan rakyat yang papa.
Dengan aparat keamanan dan senjatanya, dengan uang dan pengaruhnya, serta dengan kekerasan dan pembunuhan jika diperlukan. Merampas tanah rakyat, menggusur rumah dan pemukiman rakyat, merusak hutan dan lingkungan serta ekosistemnya.
“Lebih kejam dari itu menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak melakukan intimidasi, ancaman, teror, kriminalisasi dan pembunuhan terhadap rakyat yang lemah dan tak berdaya,” kata Yusuf.
Yusuf mengungkapkan, rakyat hanya menjadi modal besar sekaligus beban berat dari kehadiran negara yang terus dikeruk kekayaan alamnya untuk dinikmati hanya oleh elit politik dan kelompoknya. Sementara kebutuhan rakyat sendiri harus dipenuhi dari kerja keras dan pengorbanan tak berkesudahan melalui gurita pajak, utang, dan penghapusan subsidi negara.
Daya beli masyarakat yang rendah akibat tingginya harga kebutuhan pokok dan peningkatan angka pengangguran, seiring sejalan dengan maraknya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gaya hidup mewah para pejabat dan irisan kekuasaannya. Menjadi pemandangan lumrah dan biasa di republik ini.
“Naifnya dan tragis, cucuran keringat, darah, dan nyawa rakyat sepanjang republik ini berdiri hanya untuk membiayai korupsi dan gaya hidup borjuis setiap pemerintahan dan elit politiknya,” jelas Yusuf.
Dia menilai, bahwa cermin kegagalan negara membangun sebuah bangsa, sudah terlihat jelas bersumber dari karakter aparatur pemerintahan. Pengkhianatan dan kejahatan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI terlanjur menjadi budaya dan permisif.
“Kolonialisme dan imperialisme wajah baru itu lahir dan berkembang pesat dari tanah, air, darah, dan langit yang sama. Sebuah ironi eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa oleh bangsa dari kalangan sendiri,” tuturnya.
Kini, lanjut dia, dengan kekayaan alam berlimpah yang tak pernah utuh dan menyeluruh dirasakan segenap rakyat Indonesia. Hanya ada feodalisme yang terus mengokohkan kapitalisme, yang sejatinya menopang kolonialisme dan imperialisme di republik ini.
“Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, hanyalah uthopis dan telah menjadi bancakan bagi orang asing dan komparadornya di dalam negeri,” tegasnya.
Yusuf menambahkan, rakyat yang nenek moyangnya berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Secara turun-temurun meratapi nasib terpinggirkan dari akses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan akibat ulah penyelenggara negara yang korup, manipulatif, dan distortif.
“Bahkan lebih parah lagi rakyat harus hidup tak ubahnya menjadi budak atau jongos di negerinya sendiri. Negeri yang leluhurnya dan turun temurun mencintai, merawat, dan menjaganya dengan perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga dan tak ternilai,” ucapnya.
Akhirnya, benar apa adanya seperti yang dikhawatirkan dan dikatakan Sutan Ibrahim bergelar Datuk Sutan Malaka yang akrab disebut Tan Malaka.
Indonesia tak akan pernah menjadi negara yang merdeka 100 persen.
Lebih lanjut, republik ini hanya memerdekakan segelintir orang dari elit politik yang mendadak bahagia karena menjadi borjuis dan suka cita menjadi ambtenaar.
“Bukan Kemerdekaan buah semua golongan dan semua anak bangsa. Bukan Kemerdekaan untuk seluruh rakyat dan segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Tan Malaka juga akan sama berpikirnya bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu adalah kemerdekaan yang membawa sengsara kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” pungkas Yusuf.
