Selain itu, KemenKopUKM berusaha mengubah paradigma diantaranya membuat platform Kampus Merdeka. Meski kurikulumnya tidak seperti kampus pada umumnya seperti adanya semester tetapi ada materi-materi seperti akuntansi, digitalisasi dan ekspor. “Antusias pengurus koperasi luar biasa untuk mengikuti Kampus Merdeka ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Humas Kemenkop dan UKM, Edi Yanto, menyoroti dua hal penting yang dinilainya masih menjadi ganjalan di bidang kehumasan, yaitu menyangkut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang dinilainya masih belum menjadi wacana publik.
Ganjalan lainnya, kata dia, menyangkut persoalan sumber daya manusia (SDM0 perkoperasian. Karenanya, kata dia, pembinaan SDM perkoperasian menjadi salah satu faktor kunci jabatan fungsional.
“Pembinaan SDM perkoperasian, menjadi salah satu faktor kunci jabatan fungsional juga, Ini adalah narasi-narasi yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, karena ini sudah di tahun ke-4 dan tahun depan akan ada pergantian kepemimpinan, termasuk menteri-menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Edi.
“Persoalan itu yang masih menjadi ganjalan bagi kehumasan. Karena, yang muncul di pemberitaan selama ini adalah komentar-komentar terkait koperasi bermasalah. Karena itu, saya berharap kepada teman-teman wartawan untuk memberikan dukungan agar RUU Perkoperasian bisa menjadi wacana publik,” ujar Edi lagi.(hab)
