NIAS SELATAN, Mediakarya – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Pemkab Nisel) mengambil langkah strategis dalam menjaga kedaulatan pangan daerah dan mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah produktif.
Melalui Dinas Pertanian, Pemkab Nias Selatan tengah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Langkah penataan ini diambil guna menyelaraskan kepastian hak kepemilikan tanah masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.
Demi memenuhi asas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) serta menghimpun legitimasi sosiologis dan kepastian hukum, Pemkab Nias Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) sekaligus Uji Publik Awal.
Agenda krusial tersebut berlangsung pada Rabu (07/10/2026), bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Km. 5 Teluk Dalam.
Saat membuka forum tersebut, Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, menyoroti persoalan ganda yang sedang dihadapi oleh daerah terkait pesatnya pembangunan fisik yang berbanding terbalik dengan sektor pertanian.
“Kita menghadapi persimpangan jalan pembangunan di Nias Selatan, dengan pertumbuhan fisik yang pesat, tetapi juga kemunduran semangat bertani dan penyusutan lahan sawah produktif,” ujar Sokhiatulo Laia dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan, permukiman, dan pusat ekonomi memang menandakan perkembangan daerah, namun keberadaan lahan pertanian sebagai sumber pangan utama masyarakat tetap tidak boleh dikesampingkan.
Oleh karena itu, Sokhiatulo Laia menegaskan agar pemetaan regulasi ini didasarkan pada data riil yang akurat, bukan sekadar formalitas.
“Data pertanian harus valid, bukan hanya laporan di atas meja tanpa kepastian di lapangan. Itu menjadi dasar penting sebelum menetapkan kawasan LP2B,” tegas Bupati.
Mengingat pentingnya materi muatan Raperda ini terhadap perlindungan hak atas tanah, kepastian tata ruang, dan ketahanan pangan di Kabupaten Nias Selatan, kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum ini menjadi prioritas utama demi kelancaran penyusunan regulasi daerah tersebut.
Kegiatan ini mengusung visi besar, yakni “Mewujudkan Kedaulatan Pangan Daerah Yang Berkelanjutan Demi Kesejahteraan Petani Berdasarkan Hukum dan Kearifan Lokal”.
Pelaksanaan FGD dan Uji Publik ini berjalan secara inklusif dengan melibatkan perwakilan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Selain itu, hadir pula Forum Penataan Ruang, para camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, penyuluh pertanian, akademisi, pelaku usaha, serta insan pers yang siap mengawal keterbukaan informasi publik dari regulasi ini.(Nan)
