Dia meminta dalam proses pemulihan ekonomi tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Puan menilai masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari negara karena pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.
“Karena itu DPR menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” katanya.
Puan menilai RAPBN 2023 harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, menurut dia, harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat dan bangkit.
“Tensi geopolitik Rusia dan Ukrania yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri,” katanya.
Dia menjelaskan APBN Tahun 2023 dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi.
