Menurut dia, dengan kondisi tersebut diharapkan kebijakan fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional dirancang secara cermat.
“DPR mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan,” ujarnya.
Puan menegaskan bahwa DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Jumat Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit APBN Tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun 2022 yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB.
